Danantara Beli Saham Aplikator Ojol, HIPMI: Bukti Negara Hadir Bagi Driver

Laporan: Tio Pirnando
Sabtu, 02 Mei 2026 | 15:14 WIB
Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD, Anthony Leong (SinPo.id/Dok. HIPMI)
Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD, Anthony Leong (SinPo.id/Dok. HIPMI)

SinPo.id - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia  (BPP HIPMI) Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD, Anthony Leong menilai, langkah pemerintah melalui Danantara, membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol), merupakan terobosan strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih berkeadilan, khususnya bagi jutaan mitra pengemudi. 

Hal ini juga menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelaku ekonomi akar rumput, terutama ojol yang selama ini kerap mengeluhkan besaran potongan aplikasi yang cukup tinggi.

"Inilah bentuk kebijaksanaan Bapak Presiden Prabowo. Langkah ini merupakan sinyal positif bahwa negara hadir dalam mengoreksi ketimpangan ekosistem digital. Driver ojol adalah bagian penting dari rantai ekonomi nasional, sehingga sudah sewajarnya mereka mendapatkan porsi pendapatan yang lebih adil," ujar Anthony dalam keterangannya, Sabtu, 2 Mei 2026. 

Anthony mengatakan, penurunan potongan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan driver secara langsung. Karena pendapatan bersih yang diterima akan lebih besar. 

Selain itu, masuknya pemerintah di level kepemilikan saham diyakini dapat mendorong transparansi tata kelola perusahaan aplikator.

"Digitalisasi harus memberi manfaat yang merata. Jangan sampai pertumbuhan valuasi perusahaan teknologi besar tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan mitra di lapangan," ujarnya. 

Anthony juga mendukung langkah pemerintah dan DPR yang masih mengkaji skema hubungan kerja driver ojol, baik sebagai mitra maupun pekerja, dengan melibatkan organisasi pengemudi dalam proses perumusan kebijakan.

Ia berharap, kebijakan ini menjadi momentum reformasi industri ride-hailing nasional agar lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh pihak.

"Ekonomi digital Indonesia harus tumbuh dengan prinsip fairness. Pemerintah, aplikator, driver, dan konsumen harus berada dalam ekosistem yang sama-sama diuntungkan," tukasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI