IAW Ungkap Risiko Sejumlah Bank dalam Kelola Rekening Dormant

SinPo.id - Indonesian Audit Watch (IAW) merilis analisis urutan risiko tata kelola bank-bank milik negara dalam mengelola rekening dormant atau rekening tidur.  Tak ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang secara spesifik memeringkat, baik itu BNI, BRI, Mandiri, atau BTN khusus soal rekening dormant.

Meski begitu, karena tidak ada audit tematik khusus dormant, masyarakat diminta agar lebih kritis. Sebab, rekening dormant ibarat bom waktu yang bersembunyi di dalam sistem perbankan nasional.

"Keempat bank Himbara, yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, menyusul BSI memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Kami bedah berdasarkan indikasi publik, pola temuan BPK, dan fakta yang terlihat. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan uang rakyat," kata Sekretaris pendiri IAW Iskadar Sitorus, dalam keterangannya, Kamis, 30 April 2026. 

Dalam analisisnya, Iskandar memaparkan sejumlah fakta. Pertama, rekening dormant bukanlah mitos. PPATK mencatat ada 2.115 rekening dormant pemerintah yang teridentifikasi, dengan 756 rekening berada di bank Himbara dan 1.359 rekening lainnya tersebar di bank lain. 

Total saldo yang mengendap mencapai Rp530,55 miliar, sementara yang berada di Himbara saja mencapai Rp169,37 miliar.

"Itu uang publik. Uang negara dan bukan milik perorangan. Tapi 'tidur' di rekening yang tidak pernah diawasi. PPATK sendiri menyebut kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut, termasuk kemungkinan terkait proses pertanggungjawaban BPK. Artinya, BPK harus masuk. Karena ini bukan lagi urusan privat. Ini urusan akuntabilitas keuangan negara," kata Iskandar. 

Kedua, standar baru OJK mengubah segalanya. POJK 24 tahun 2025 lahir bukan tanpa alasan. "Dulu, setiap bank punya aturan sendiri-sendiri. Kapan rekening disebut dormant. Bagaimana cara mengaktifkan. Bagaimana komunikasi ke nasabah. Semua beda-beda. Itu yang membuat sindikat punya banyak celah," jelasnya. 

Saat ini, lanjut Iskandar, standarnya sudah seragam. Rekening menjadi tidak aktif sejak hari ke-361 tanpa aktivitas nasabah. Penarikan tunai dan transfer saldo dinonaktifkan. Cek saldo pun tidak otomatis mengaktifkan rekening. Reaktivasi wajib melalui pengajuan dan Customer Due Diligence atau CDD. Untuk rekening dormant, fitur pemasukan dan penarikan dinonaktifkan, dan dana masuk yang mencoba masuk harus ditolak.

"Ini revolusioner. Artinya, setelah POJK ini berlaku, tidak ada lagi alasan bagi bank untuk membiarkan rekening dormant menjadi pintu belakang bagi sindikat. Dan ini menjadi alat ukur baru untuk menilai bank mana yang paling siap, paling transparan, dan paling bertanggung jawab," papar Iskandar. 

Menurut Iskandar, dari sejumlah bank milik pemerintah, bank Mandiri sebagai bank dengan risiko paling rendah. Alasannya bukan karena sempurna, namun Mandiri adalah bank yang paling transparan dalam menjelaskan sistem anti-fraud-nya ke publik. 

"Mandiri secara terbuka menjelaskan strategi empat pilar. Pertama, pencegahan, sistem dibuat agar kejahatan sulit terjadi. Kedua, deteksi, sistem dipasang untuk menangkap kejahatan sebelum meluas. Ketiga, investigasi, pelaporan, sanksi, dan proses hukum, itu jika kejahatan terjadi, ada tindakan tegas. Keempat, pemantauan dan tindak lanjut, dan evaluasi terus-menerus," katanya.

Selain itu, Mandiri juga menyebut penggunaan Fraud Detection System atau sistem pendeteksi kecurangan, surprise audit atau pemeriksaan mendadak, surveillance system atau sistem pengawasan, whistleblowing independen yang merupakan saluran pengaduan rahasia, serta Know Your Employee atau pemeriksaan latar belakang pegawai.

Tantangan Mandiri ke depan adalah membuktikan bahwa sistem anti-fraud-nya juga efektif untuk rekening dormant. Karena sebaik apa pun sistemnya, kalau tidak pernah diuji dalam praktik, maka hanya akan menjadi pajangan di atas kertas.

"Kesimpulan IAW  untuk Mandiri adalah risiko paling rendah sementara. Bukan karena sempurna, tapi karena paling transparan dan publik bisa memantau," terangnya. 

Selanjutnya Bank BRI, meski kuat secara skala akan teatapi risikonya besar, mengingat luasnya basis nasabah. 

"Mengapa BRI naik satu tingkat lebih berisiko dari Mandiri? Sebab BRI memiliki basis nasabah yang sangat luas, mulai dari rekening rakyat, UMKM, mikro, bansos, hingga berbagai program pemerintah. Semakin banyak rekening, semakin besar pula potensi rekening dormant," katanya.

Iskandar mengakui kapasitas sistem BRI cukup besar, dengan pengalaman mengelola jutaan rekening dan jangkauan hingga ke pelosok negeri. Namun di sisi lain, risiko dormant secara kuantitatif justru sangat besar. Tanpa data publik yang rinci per rekening dormant, sulit menilai seberapa parah kondisinya. Terlebih, basis nasabah bansos dan program pemerintah membuat banyak rekening yang dibuka secara massal tetapi tidak pernah aktif kembali.

Di urutan selanjutnya adalah Bank BTN yang relatif lebih kecil, tapi butuh pembuktian. "Mengapa BTN ditempatkan lebih berisiko dari BRI padahal skalanya lebih kecil? Ini soal fokus bisnis," terangnya. 

BTN dikenal dengan bisnis perumahan seperti KPR, escrow, rekening proyek, dan subsidi perumahan. Skalanya lebih kecil dibanding BRI dan Mandiri, dan sejauh ini BTN juga tidak muncul dominan dalam pemberitaan besar pembobolan rekening dormant seperti yang menimpa BNI.

Namun risikonya lebih sempit tapi fokus. Rekening proyek perumahan yang sudah selesai berpotensi menjadi dormant dalam jumlah besar, dan rekening escrow yang tidak pernah diklaim oleh pihak yang berhak. Dan yang paling penting, data publik tentang sistem anti-fraud BTN untuk rekening dormant sangat terbatas.

Dia menambahkan, BTN belum bisa dinilai lebih unggul dari bank besar lain hanya karena tidak ada kabar buruk. Bisa jadi sistemnya sangat baik, tapi bisa juga karena belum terdeteksi. Tanpa transparansi, masyarakat tidak pernah tahu.

"Kesimpulan untuk BTN yaitu risiko membutuhkan pembuktian. Belum ada indikasi masalah besar, tapi juga belum ada bukti sistemnya super aman. Masyarakat yang punya rekening proyek atau escrow di BTN perlu memastikan status rekeningnya secara berkala," jelasnya. 

Adapun Bank BSI, lanjut Iskandar, IAW menempatkannya dalam posisi yang masih perlu dicermati, mengingat statusnya yang baru bergabung sebagai anggota Himbara. 

Kemudian, BNI menempati posisi teratas dalam urutan risiko versi IAW. "Bank BNI yang paling tinggi risikonya dan paling wajib memulihkan kepercayaan. Mengapa? Ini bukan dugaan dan bukan fitnah. Ini fakta yang sudah terjadi di depan mata kita semua," ungkap Iskandar. 

Dia mengungkapkan, Rp204 miliar raib dari rekening dormant yang dilakukan dalam 42 transaksi hanya dalam waktu 17 menit. Dan uangnya mengalir ke lima rekening penampung yang sudah disiapkan. Yang lebih mengerikan lagi, dua tersangka dalam kasus ini juga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank lain. 

PPATK sendiri menyebut kasus ini terjadi setelah rekening dormant tiba-tiba digunakan untuk aktivitas besar, memanfaatkan kelemahan sistem, lalu dana dialirkan ke rekening penampung dan dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang.

Meski begitu, BNI bukan berarti tidak aman untuk semua nasabah. Masih banyak nasabah BNI yang uangnya aman. Tapi BNI adalah bank yang paling wajib membuktikan pemulihan sistem kepada publik. 

Iskandar menyebut ada empat langkah yang harus dilakukan BNI. Pertama, audit forensik independen untuk seluruh rekening dormant. Kedua, publikasi hasil audit ke publik sebagai bentuk transparansi pemulihan. Ketiga, ganti rugi penuh kepada korban yang uangnya raib. Keempat, sanksi tegas untuk pegawai yang lalai, termasuk pimpinan di level atas.

"Kesimpulan IAW adalah BNI risiko tertinggi saat ini. Bukan berarti semua uang di BNI tidak aman. Tapi BNI adalah bank yang paling perlu membuktikan bahwa sistemnya sudah diperbaiki. Masyarakat yang punya rekening dormant di BNI, terutama dengan nominal besar, sebaiknya segera mengaktifkan atau memindahkan dana ke tempat yang lebih terjamin keamanannya," tegasnya.