Kemenhaj Bakal Cabut Izin Penyelenggara Haji dan Umrah Nakal

SinPo.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengancam akan mencabut izin operasional penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang melanggar aturan, menyusul insiden yang melibatkan sejumlah rombongan jemaah di Madinah.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, mengatakan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik di luar ketentuan, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah.

“Apabila masih ditemukan pelanggaran, terlebih yang mengabaikan keselamatan jemaah, maka kami tidak akan ragu untuk mencabut izin operasional pihak yang bersangkutan,” kata Hasan dalam keterangannya.

Peringatan ini muncul setelah adanya laporan insiden yang menimpa rombongan jemaah, termasuk kelompok yang disebut berasal dari SUB 2 Probolinggo dan jemaah DKI 1. 

Berdasarkan kronologi yang diterima Kemenhaj, peristiwa terjadi pada 28 April 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Arab Saudi saat kegiatan ibadah di sejumlah lokasi di Madinah, seperti Masjid Ibratain, Masjid Quba, dan Jabal Uhud.

Hasan menyoroti adanya indikasi jemaah dibawa oleh pihak selain petugas resmi, yang berpotensi menyalahi prosedur. Karena itu, dia meminta seluruh penyelenggara untuk memperketat koordinasi dengan otoritas dan tidak menjalankan aktivitas di luar kepentingan ibadah.

“Kami tegaskan kepada seluruh kelompok penyelenggara untuk berkoordinasi aktif dengan petugas resmi dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” tutur dia. 

Hasan juga melarang praktik penawaran paket wisata tambahan yang tidak berkaitan dengan ibadah haji maupun umrah, serta pungutan biaya di luar ketentuan. Menurut Hasan, praktik semacam itu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berisiko merugikan jemaah.

Di sisi lain, pemerintah tetap memastikan pelayanan terhadap jemaah berjalan, termasuk menangani kendala teknis penerbangan yang sempat terjadi. 

"Jemaah kloter SUB 16 dan PDH 5 yang sebelumnya tertunda kini telah tiba di Madinah," ucap dia. 

Hasan menegaskan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah. Dia juga mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan, mengikuti arahan petugas, dan tidak mudah tergiur tawaran di luar program resmi.

“Keselamatan jemaah adalah yang utama dan tidak bisa ditawar,” tandasnya.