Bersama Prabowo, 50 Ribu Buruh KSPI Bakal Hadiri May Day 2026 di Monas

SinPo.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama serikat pekerja lainnya akan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. May Day 2026 akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, serta sekitar 50 ribu massa buruh dari KSPI. 

"Setelah berdiskusi langsung (sekitar 1,5 jam) dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Rabu, 29 April 2026. 

 Iqbal menjelaskan, keputusan memindahkan rencana aksi May Day yang semula direncanakan di DPR RI, bukan tanpa alasan. Sebelum tanggal 1 Mei, KSPI telah meminta waktu untuk bertemu Presiden dan permintaan tersebut dikabulkan. Pertemuan berlangsung pada 28 April 2026 untuk menyampaikan 11 isu atau harapan buruh.

Menurut Iqbal, KSPI berpandangan bahwa perayaan May Day tidak boleh sekadar seremonial. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, May Day adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh secara langsung kepada pemangku kebijakan. 

Selain itu, dari 11 isu yang dibawa KSPI, terdapat sejumlah isu krusial yang telah dijawab dan ditegaskan oleh Presiden Prabowo sebagai tindak lanjut atas harapan buruh.

"May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden," tegasnya.

Berdasarkan dua alasan tersebut, KSPI secara resmi memindahkan rencana aksi dari DPR RI ke Monas. Secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 100 ribu buruh akan hadir dalam perayaan tersebut bersama berbagai elemen serikat pekerja lainnya.

Tak hanya di Jakarta, KSPI yang didukung Partai Buruh juga akan merayakan May Day secara serentak di kota-kota besar di 38 provinsi, mencakup lebih dari 350 kota. Beberapa kota yang menjadi pusat kegiatan antara lain Bandung (Jawa Barat), Serang (Banten), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Palembang (Sumatera Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, Morowali, dan berbagai kota lainnya.

Iqbal juga menegaskan kepada seluruh anggota KSPI dan simpatisan Partai Buruh untuk mengikuti perayaan May Day dengan penuh sukacita dan semangat perjuangan, serta menjaga ketertiban.

"Kami mengimbau seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan penuh semangat, damai, anti kekerasan, dan tidak anarkis. Hormati juga kepentingan masyarakat lainnya," ujarnya.

Dalam momentum May Day 2026, KSPI akan menyampaikan 11 isu utama, yaitu pengesahan RUU Ketenagakerjaan, HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah), ancaman PHK akibat perang; reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun, pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel; moratorium industri semen akibat over supply, ratifikasi Konvensi ILO 90, perjuangan tarif ojol 10 persen, revisi UU Nomor 2 Tahun 2024, serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Ia mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Presiden Prabowo, lanjut Iqbal, menginginkan buruh hidup sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Terkait 11 isu, Iqbal menjelaskan, sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Mengenai ancaman PHK, Presiden berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.

Untuk RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Dalam isu ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

"Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan," kata Iqbal.

Dia menambahkan, terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan tersebut.

Bagi Iqbal, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.

"Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya," pungkasnya.