Massa Desak BPK Audit Dugaan Kredit Macet di PLTA Poso
SinPo.id - Sejumlah massa yang terganggu dalam Gerakan Keadilan dan perubahan Nusantara menggelar aksi damai di depan Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Mereka mendesak BPK RI melakukan audit investigatif untuk mengusut dugaan kredit macet atau dugaan kredit bermasalah dalam pembiayaan proyek PLTA Poso.
"Kami memandang bahwa dugaan kredit bermasalah dalam pembiayaan proyek PLTA Poso yang melibatkan Kalla Grup termasuk dalam proyek PLTA di Poso, bukan sekadar persoalan teknis perbankan. Ini adalah persoalan publik. Karena yang digunakan adalah dana bank milik negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat," ujar Koordinator Aksi, Al Maun dalam orasinya, Rabu, 22 April 2026.
Al Maun mengatakan pihaknya mengakui pembiayaan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) adalah instrumen pembangunan nasional yang hadir untuk menggerakkan ekonomi, membiayai proyek strategis, dan memperkuat kemandirian bangsa.
Hanya saja, kata dia, pembiayaan dalam jumlah puluhan triliun rupiah oleh 5 konsorsium bank BUMN kepada korporasi besar, harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat.
"Ketika informasi mengenai struktur pembiayaan, porsi kredit, serta kualitas pembayaran tidak terbuka ke publik, maka ruang kecurigaan terhadap praktik kolusi, konflik kepentingan, hingga moral hazard menjadi semakin lebar," ungkapnya.
Al Maun menyampaikan pihaknya menuntut transparansi penuh atas struktur kredit sindikasi, termasuk porsi masing-masing bank, skema pengembalian, serta status kualitas kredit saat ini.
"Kami menegaskan bahwa bank BUMN bukan tameng kepentingan elit, melainkan instrumen negara yang harus berpihak pada kepentingan publik," ucap dia.
Menanggapi isu tersebut, sebelumnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla membantah kabar yang beredar di media sosial yang mengaitkan perusahaan miliknya dengan kredit macet Rp30 triliun.
JK secara tegas mengatakan, kabar tersebut merupakan hal yang tidak benar. Ia bahkan menyebut bahwa perusahaannya tidak pernah bermasalah dengan kredit macet.
"Perusahaan saya sudah 75 tahun. Tidak satu pun Hadji Kalla pernah kredit macet. Satu kali pun tidak pernah kredit macet," ujar Jusuf Kalla saat konferensi pers di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Pria yang akrab disapa JK itu juga mengatakan pihaknya tidak pernah telat membayar cicilan satu hari pun, tak seperti yang digambarkan pendengung di media sosial.
