Komisi I DPR: Indonesia Harus Mendorong Solusi Permanen bagi Konflik Global

Laporan: Juven Martua Sitompul
Rabu, 22 April 2026 | 19:55 WIB
Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar diskusi
Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar diskusi"Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global" (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan Indonesia perlu tetap memperkuat kedaulatan nasional. Termasuk, berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Demikian disampaikan Dave dalam forum dialektika yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk 'Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global'.

Dia mengatakan hal itu untuk merespons sejumlah konflik global yang hingga kini belum mereda, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

"Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menuturkan dalam sektor keamanan, terdapat ancaman perang hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Meski ketegangan terjadi di belahan dunia lain, kata dia, Indonesia juga perlu meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan dari konflik itu, termasuk di kawasan Laut Cina Selatan yang cukup dekat dengan wilayah Indonesia.

Di sisi lain, dia mengingatkan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif guna menghindari tarik-menarik kepentingan global, baik dari China maupun negara-negara barat.

"Cina adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang," kata dia.

Menurut dia, kondisi global tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi, khususnya lonjakan harga minyak dunia. Namun, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal.

"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN," kata dia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI