Baku Tembak di Papua Tewaskan 12 Warga Sipil, DPR: Perlu Tim Investigasi
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengungkap fakta di balik insiden baku tembak di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang diduga menewaskan 12 warga sipil.
Ia pun mendorong pembentukan tim investigasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta unsur gabungan termasuk aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” kata TB Hasanuddin, dalam keterangan persnya, Senin, 20 April 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah investigasi yang objektif disertai penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran, dan negara diminta wajib hadir memberikan pendampingan kepada keluarga korban.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” ungkapnya.
Pihaknya juga menegaskan akan memastikan akuntabilitas operasi di lapangan, termasuk terhadap Satgas Habema yang berfokus pada pendekatan humanis sekaligus penindakan terukur terhadap kelompok OPM, serta menyinergikan pola operasi TNI-Polri.
Satgas Habema sendiri merupakan Komando Operasi Gabungan TNI yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik, keamanan, dan pelayanan kemanusiaan di Papua.
“Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” jelasnya.
Dengan demikian, ia berharap penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan. Sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan di Papua dan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
