Menkop Ungkap Strategi Ekonomi Nasional, Koperasi Jadi Penggerak Utama
SinPo.id - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan tekad pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional dari sistem yang cenderung liberal dan kapitalistik, menuju ekonomi konstitusi. Perjalanan ekonomi nasional yang lebih didominasi oleh sistem pasar bebas, secara perlahan akan dikembalikan ke ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan membesarkan peran koperasi.
"Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai pilar utama. Para founding fathers ingin agar koperasi ditempatkan dan kembali masuk ke sektor produksi, ke sektor distribusi, ke sektor industri bahkan di sektor perkreditan," ujar Ferry dalam kuliah umum kepada Perwira Siswa (Persis) Pendidikan Reguler (Dikreg LV) Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Jumat, 17 April 2026.
Ferry menyampaikan, Presiden Prabowo telah memberikan mandat kepada Kemenkop untuk memastikan program strategis nasional yaitu 83.000 pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lewat Kopdes, pemerintah ingin Koperasi kembali menjadi Soko Guru bagi perekonomian nasional.
Bagi Ferry, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara bersama-sama. Sejarah mencatat koperasi pernah berperan besar dalam sektor produksi, distribusi, hingga industri.
"Presiden Prabowo menegaskan negara harus hadir kembali mengatur sistem ekonomi,” katanya.
Data dari Kemenkop mencatat bahwa saat ini sebanyak 83.374 Kopdes telah memiliki badan hukum resmi dan saat ini sedang diakselerasi proses pembangunan fisiknya seperti gerai, gudang dan sarana prasarana pendukungnya sebanyak 35 ribu unit. Sementara itu sebanyak 4.200 unit KDKMP telah rampung 100 persen dan siap memasuki tahap operasional.
Dalam proses pembentukan badan hukum hingga pembangunan fisiknya, Ferry mendapati berbagai tantangan dan masalah mendasar di desa/kelurahan yaitu ketiadaan listrik, internet, cold storage, hingga fasilitas nelayan.
"Fakta ini menunjukkan pentingnya membangun bangsa dari desa dan pinggiran sebagaimana tertuang di dalam Astra Cita nomor 6 yaitu membangun dari bawah dan dari desa," ujarnya.
Ferry juga kembali menegaskan bahwa Kopdes memiliki tiga fungsi utama, yaitu distribusi barang kebutuhan pokok, penyerap hasil produksi masyarakat (offtaker) serta penyalur program pemerintah seperti bantuan sosial dan pangan.
Guna mendukung percepatan operasionalnya, Kemenkop telah merekrut tenaga pendamping PMO (Project Management Officer) dan juga Business Assistant (BA) yang ditempatkan di Dinas Koperasi di daerah serta KDKMP. Bahkan pemerintah juga membuka kesempatan kerja sebanyak 30.000 orang yang akan ditempatkan di KDKMP.
"Beberapa hari lalu kami bersama dengan Menko Pangan (Zulkifli Hasan) mengumumkan untuk merekrut 30 ribu sarjana untuk menjadi manager koperasi sebagai bagaian yang tidak terpisahkan dalam tahapan operasional yang menjadi tahapan penting dan menentukan," tukasnya.
