Memaksimalkan UMKM, MPR: Dana Rp 123 T Harus Dikelola Kemenkop RI

sinpo, JAKARTA, Wakil Ketua MPR Syarifudin Hasan meragukan langkah dan kebijakan Menkop/UKM bisa memonitor keberadaan 30 juta usaha mikro yang bangkrut akibat pandemi Covid-19. Hal itu menngingat anggaran untuk memaksimalkan usaha mikro sebesar Rp123 triliun tidak seluruhnya ada di Kemenkop/UKM, tapi di 18 kementerian yang ada.

“Apalagi dana UMKM tersebar pada 18 Kementerian. Kalau seluruh dana UMKM ini diserahkan kepada Kemenkop tentu bisa dimaksimalkan pengelolaannya,” tegas anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu dalam diskusi Empat Pilar MPR RI “Peran Koperasi Untuk Membangkitkan Perekonomian Nasional Di Tengah Pandemi” bersama Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM Ahmad Zabadi di di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Oleh karena itu, kata mantan Menkop di era SBY itu, peran dan kewenangan Kemenkop perlu dinaikkan statusnya, yaitu dengan reinventing kelembagaan. “Kelembagaannya harus bisa menjadi leading sektor pengelolaan UMKM, karena dari ratusan triliun rupiah anggaran yang tersedia tersebut, dana yang dikelola langsung Kemenkop hanya Rp1,7 Triliun,” ujarnya.

Ia menyoroti peranan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk pemulihan ekonomi, saat dirinya masih menjabat Menkop UKM sudah mencapai Rp2,7 Triliun, namun kalau sekarang tetap mendapat dana sebesar itu, artinya sangat kecil. Karena itu, pihaknya mendukung agar anggaran untuk Kemenkop dinaikkan statusnya dan tak hanya sebagai pengambil kebijakan.

Karena itu, Syarif mengusulkan agar Kemenkop hanya fokus mengurus UKM saja. Hal ini lebih bagus ketimbang mengurusi perusahaan konglomerat. Bahkan kalau perlu membentuk Bank khusus UKM. Contohnya di Malaysia yang punya Bank Bumi Putera, yang ngurus tentang UKM. Bank tersebut mengurus kredit-kredit UKM.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi UKM Ahmad Zabadi mengakui tingkat partisipasi masyarakat untuk berkoperasi sekarang ini anjlok drastis akibat pandemi Covid-19. Bahkan tidak hanya koperasi, pelaku UMKM mengalami kebangkrutan hingga 30 juta pelaku usaha, sektor mikro.

Oleh karena itu menurut Ahmad Zabadi, Kemenkop menargetkan sekitar 12 UMKM mendapat Bantuan Presiden (Banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta. “Kita berharap pada 2021 nanti  Banpres itu diperbesar hingga 30 juta UMKM,” jelas Zabadi.

Menurut Zabadi, anjloknya partisipasi tersebut karena dampak pemberlakuan dan perpanjangan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), sehingga mempengaruhi penjualan, distribusi, produksi dan sebagainya. “Padahal, UMKM ini hidup karena adanya kebutuhan harian, sehingga dengan lockdown, tidak bisa berusaha dan menurunkan pendapatan,” pungkasnya.