Ketimpangan Antarwilayah di Jakarta Jadi PR Besar, Pramono Minta Sinergi Lintas Sektor
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah di Ibu Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Dia menegaskan, arah pembangunan Jakarta ke depan tidak bisa lagi bersifat umum, melainkan harus berbasis kewilayahan.“Masih terdapat perbedaan capaian pada sejumlah indikator utama, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia,” kata Pramono dalam forum Musrenbang yang digelar di Balai Kota Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Menurut Pramono, ketimpangan tersebut menjadi sinyal bahwa strategi pembangunan sebelumnya belum sepenuhnya merata. Karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang lebih terarah dan berorientasi pada hasil konkret bagi masyarakat.
Kendati demikian, dia mengklaim secara umum kinerja pembangunan Jakarta masih menunjukkan tren positif.
“Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, investasi meningkat signifikan, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun,” ujarnya.
Dalam Musrenbang kali ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema transformasi Jakarta sebagai kota global dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Pramono juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Dia berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat implementasi program pembangunan yang lebih merata.
Selain itu, dia menyebut partisipasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam penyusunan RKPD. Tercatat, lebih dari 61 ribu usulan masyarakat telah dihimpun melalui berbagai kanal, termasuk Musrenbang dan hasil reses DPRD.
“Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” kata dia.
Musrenbang ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, antara lain perwakilan Kementerian Dalam Negeri, anggota DPD RI, serta DPRD DKI Jakarta.
