Pramono Soroti Integritas PPSU, Tiga Petugas Disanksi
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti persoalan integritas dan kinerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam town hall meeting yang digelar di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026. Forum yang dihadiri 860 aparatur itu menjadi ajang evaluasi pelayanan publik dan penanganan pengaduan warga.
Alih-alih sekadar forum koordinasi, pertemuan ini menegaskan adanya catatan terhadap kinerja lapangan. Pramono mengungkapkan tiga petugas PPSU telah dijatuhi surat peringatan pertama (SP1) dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Sejumlah pejabat wilayah, termasuk lurah, juga dibebastugaskan untuk pembinaan.
“Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah,” kata Pramono dalam keterangannya, Rabu, 15 April 2026.
Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi praktik yang mencoreng wajah pelayanan publik Jakarta. Karena itu, penguatan integritas disebut menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan warga.
Dalam arahannya, Pramono menekankan, PPSU tetap difokuskan pada tugas dasar seperti penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, dan perawatan fasilitas umum. Adapun persoalan air berskala besar tetap menjadi kewenangan dinas teknis.
Namun, kata dia, titik tekan utama justru pada respons terhadap aduan masyarakat. Dia meminta camat dan lurah bersikap terbuka serta memastikan setiap laporan warga ditangani cepat dan tuntas.
“Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” ujar Pramono.
Pramono juga menyoroti peran strategis aparatur kewilayahan sebagai garda depan pemerintah. Menurut dia, persoalan warga harus bisa dipetakan sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Dia menilai koordinasi antarlembaga masih perlu diperkuat untuk menghindari ego sektoral yang menghambat pelayanan. Kinerja pemerintah, kata dia, harus berjalan selaras layaknya sebuah orkestra.
“Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tandas Pramono.
