Harga BBM Tak Naik, Banggar DPR: APBN Kuat Jaga Stabilitas
SinPo.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, memastikan pondasi dan kinerja saat ini masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Hal itu ia sampaikan merespons usulan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, agar pemerintah menaikkan harga BBM agar tidak membuat beban APBN semakin membengkak dan defisit.
Karena menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan belanja saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak pada masyarakat.
"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif," kata Wihadi, dalam keterangan persnya, Minggu, 12 April 2026.
"Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat," imbuhnya.
Ia pun menilai, kondisi APBN saat ini masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman. Sehingga memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM.
"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," ungkapnya.
Di samping itu, kata Wihadi, menaikkan harga BBM dapat menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai tersebut dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, pihaknya menilai bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dengan menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah yang strategis terhadap perekonomian Indonesia.
