Pengamat: Narasi Pemakzulan Presiden Prabowo karena Ekonomi Lemah Tidak Berdasar Data
SinPo.id - Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara, menilai wacana pemakzulan Presiden Prabowo Subianto dengan alasan memburuknya ekonomi tidak memiliki dasar data yang kuat. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini jauh berbeda dibanding krisis moneter 1997/1998.
Surya mencontohkan tingkat inflasi sebagai indikator utama. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi umum pada krisis 1998 mencapai 77,63 persen. Sementara itu, inflasi pada Maret 2026 tercatat hanya 3,48 persen (yoy). “Artinya, terdapat perbedaan sebesar 74,15 persen dibanding dengan era krisis moneter 1997/1998,” jelas Surya.
Terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuartal I 2026 yang mencapai Rp 240,1 triliun, Surya menilai hal itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Menurutnya, defisit tersebut masih dalam batas aman sesuai Undang-Undang No. 17/2003 yang menetapkan defisit tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB. “Defisit saat ini berada di angka 0,93 persen, artinya masih aman,” ujarnya.
Surya menekankan bahwa defisit APBN justru diperlukan sebagai kebijakan kontra-siklus untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Apabila pertumbuhan ekonomi bisa tercapai maksimal, maka tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan negara hingga melampaui belanja negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa ambang batas defisit seharusnya tidak hanya ditentukan berdasarkan PDB berjalan, melainkan melalui forecasting dan kajian kelayakan program. “Jika ada program yang potensinya besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka defisit bisa lebih lebar dari 3 persen selama itu mampu meningkatkan pendapatan negara melebihi jumlah defisit,” pungkasnya.
