IESR Dorong Diversifikasi Ekonomi Daerah Penghasil Batu Bara
SinPo.id - Ketergantungan daerah penghasil batu bara pada sektor tambang kini tidak lagi dipandang sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga sumber kerentanan. Hal ini mengemuka dalam diskusi tematik bertajuk “Ketergantungan Batubara dan Tantangan Transformasi Ekonomi Daerah” di Pesta Media AJI Jakarta 2026.
Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Martha Jesica, mengatakan penurunan target produksi nasional menambah urgensi transformasi ekonomi daerah. Pemerintah menetapkan target produksi batu bara sekitar 600 juta ton pada 2026, turun 24% dari produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat produksi 2025 turun 5,5% dibanding 2024, sementara kuota awal 2026 untuk sejumlah perusahaan dipangkas 40-70% dibanding realisasi 2025.
“Bagi daerah yang ekonominya sangat bertumpu pada batu bara, seperti Kabupaten Paser di Kalimantan Timur dan Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan, perubahan pasar dan arah transisi energi global dapat menjadi risiko nyata bagi keberlanjutan ekonomi wilayah,” jelas Martha.
Studi IESR berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim menunjukkan besarnya kontribusi dana bagi hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batu bara terhadap APBD, yakni mencapai 20% di Muara Enim dan rata-rata 27% di Paser.
“Untuk itu, transformasi ekonomi daerah penghasil batu bara perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi lokal yang kompetitif dan saling terhubung. Artinya, daerah tidak cukup hanya mencari sektor pengganti, tetapi juga perlu membangun sinergi antar sektor agar tercipta nilai tambah ekonomi lokal yang lebih kuat,” katanya.
Studi IESR, kata Martha, menemukan sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan. Di Kabupaten Paser, sektor yang berpotensi meliputi jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan. Sementara di Muara Enim, sektor yang dapat diperkuat antara lain manufaktur serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Kabupaten Lahat, komoditas kopi dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dari biji kopi dan kulitnya.
“Upaya transformasi ekonomi ini perlu ditopang oleh tiga faktor utama, yakni tata kelola dan pembiayaan yang mampu mendorong program dengan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah, pemanfaatan teknologi untuk pengolahan dan pengembangan bisnis, serta penguatan sumber daya manusia,” kata Martha.
Antropolog Universitas Indonesia (UI) Suraya Afif menyoroti pentingnya keadilan dalam transisi. Menurutnya, solusi yang hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon tanpa memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Transisi yang berkeadilan mensyaratkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen dan warga negara secara umum. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara luas,” tegas Suraya.
Senada, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menilai transformasi tidak cukup hanya mengurangi produksi batu bara. Transformasi juga harus mendorong pertumbuhan energi terbarukan serta menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan.
"Upaya ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan sektor swasta,” ujar Aryanto.
“Diversifikasi ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah pusat atau daerah. Perusahaan harus proaktif mengamankan masa depannya,” sambungnya.
