Iran Dituding Lakukan 'Proyek Dominasi' dengan Rencana Pungutan di Selat Hormuz
SinPo.id - Sejumlah negara Teluk menilai rencana Iran untuk mengenakan biaya transit kapal di Selat Hormuz bukan sekadar pemerasan finansial, melainkan proyek dominasi yang jelas melanggar hukum internasional.
CEO ADNOC sekaligus Menteri Industri dan Teknologi Maju Uni Emirat Arab, Sultan al-Jaber, menegaskan bahwa keamanan energi dan stabilitas ekonomi global bergantung pada keterbukaan penuh jalur vital tersebut. “Selat Hormuz harus dibuka sepenuhnya, tanpa syarat, dan tanpa pembatasan,” tulisnya dalam sebuah unggahan di LinkedIn.
Iran sebelumnya mengajukan proposal 10 poin yang mencakup peran bersama dengan Oman dalam mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun, Oman menolak ide pungutan tersebut. Menteri Transportasi Oman, Said al-Maawali, menegaskan bahwa pungutan transit bertentangan dengan komitmen hukum internasional yang dipegang negaranya.
Pakar hukum Emirat, Dr. Habib al-Mulla, menilai langkah Iran tidak memiliki dasar hukum. “Setiap biaya yang dikenakan semata-mata untuk lewat merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum internasional,” ujarnya. Ia merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) serta preseden kasus Corfu Channel tahun 1949 yang menegaskan hak kapal untuk melintas bebas di selat internasional.
Selain aspek hukum, faktor geografis juga menjadi tantangan bagi Iran. Jalur keluar kapal di Selat Hormuz sebagian besar melewati perairan Oman, sehingga Muscat memiliki posisi strategis untuk menolak pungutan Iran dan bahkan membuka jalur alternatif bebas biaya.
Akademisi Teluk, Abdullah Baabood, menyebut langkah Iran sebagai “alat tawar-menawar” yang rapuh secara hukum dan sulit dipertahankan. Sementara mantan anggota parlemen Kuwait, Ali al-Duqbasi, memperingatkan bahwa pendekatan dominasi Iran bisa menjadi preseden berbahaya yang berpotensi merambah ke selat lain seperti Bab el-Mandeb.
Dengan posisi Oman yang tegas, Iran berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan jika tetap memaksakan kebijakan pungutan transit. Penolakan internasional, potensi eskalasi militer, serta isolasi ekonomi semakin mempersempit ruang manuver Teheran.
