Wapres AS JD Vance Pimpin Negosiasi Gencatan Senjata dengan Iran di Islamabad
SinPo.id - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance memimpin pembicaraan gencatan senjata dengan Iran di Islamabad, Pakistan, Jumat 10 April 2026. Vance ditugaskan langsung oleh Presiden Donald Trump bersama Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk memediasi perundingan tersebut.
Sebelum berangkat menggunakan pesawat Air Force Two, Vance memberikan pernyataan kepada wartawan. “Jika pihak Iran bersedia bernegosiasi dengan itikad baik, kami tentu siap mengulurkan tangan terbuka. Namun jika mereka mencoba mempermainkan kami, maka mereka akan mendapati tim negosiasi tidak akan begitu menerima,” ujarnya.
Vance menambahkan bahwa Trump telah memberikan arahan jelas mengenai jalannya pembicaraan, meski ia tidak merinci lebih lanjut. Ia juga menolak menjawab pertanyaan dari wartawan yang ikut dalam perjalanan.
Perjalanan Vance dilakukan beberapa hari setelah AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan. Namun, serangan Israel ke Lebanon membuat kesepakatan tersebut terancam.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf yang tergabung dalam delegasi di Islamabad menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset Iran yang diblokir “harus dipenuhi sebelum negosiasi dimulai.”
Keputusan Trump menunjuk Vance alih-alih Menteri Luar Negeri Marco Rubio memicu perdebatan di kalangan pengamat kebijakan. Jonathan Wachtel, mantan penasihat misi AS untuk PBB, mengkritik langkah tersebut. “Menaikkan level pembicaraan ke tingkat wakil presiden justru memperbesar risiko dan memberi legitimasi pada rezim yang kejam ini. Anda tidak boleh membiarkan lawan menentukan siapa yang duduk di meja negosiasi,” katanya.
Gedung Putih membantah klaim bahwa Teheran memengaruhi keputusan tersebut. “Itu sama sekali tidak benar dan hanya upaya untuk menggagalkan negosiasi. Presiden Trump meminta Wakil Presiden Vance memimpin perundingan,” tegas seorang pejabat.
Menurut juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, Iran telah mengajukan proposal 10 poin yang kemudian disesuaikan dengan kerangka 15 poin dari AS, termasuk kemungkinan konsesi terkait pengayaan uranium. Namun, isu besar seperti ambisi nuklir Iran dan kontrol atas Selat Hormuz masih menjadi titik krusial dalam pembicaraan.
