BKSAP DPR Rumuskan Sikap Diplomasi Parlemen Terhadap Konflik Global

Laporan: Galuh Ratnatika
Kamis, 09 April 2026 | 20:36 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan pihaknya tengah merumuskan sikap diplomasi parlemen Indonesia terhadap konflik global, menjelang sidang Inter-Parliamentary Union (IPU).

"Hari ini kami, pimpinan BKSAP bersama anggota melakukan rapat dan diskusi mengenai prospek diplomasi parlemen dalam menghadapi konflik global,” kata Syahrul, dalam keterangan persnya, Kamis, 9 April 2026.

Ia pun menyoroti eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang dinilai telah melampaui skala kawasan karena dampaknya telah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Kita tahu bahwasanya sekarang ini sudah lebih dari satu bulan konflik antara Iran versus Amerika dan Israel. Dan ini tidak hanya konflik kawasan tetapi ini sudah membawa sampai kepada konflik global,” ungkapnya.

Terlebih, kata Syahrul, konflik tersebut turut memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari energi hingga ekonomi, serta berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan diplomasi parlemen untuk merespons dinamika global.

“IPU ini adalah kumpulan dari parlemen-parlemen dunia yang akan bersidang di Turki. Kita mendiskusikan apa sikap-sikap kita dalam menyampaikan, nanti ada kesempatan Indonesia akan menyampaikan pidatonya di IPU tersebut, apa yang harus kita singgung, bagaimana sikap-sikap kita,” tuturnya.

Pihaknya menjelaskan, diplomasi parlemen merupakan jalur kedua atau second track diplomacy yang dapat melengkapi diplomasi pemerintah. Menurutnya, jalur parlemen memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel, baik secara formal maupun informal.

“Teman-teman sepakat bahwasannya diplomasi parlemen ini adalah second track diplomacy. Ada kadang-kadang sekat-sekat yang menjadi hambatan bagi diplomasi pemerintah dalam menentukan sikap. Nah barangkali ruang-ruang kosong ini bisa diisi oleh parlemen,” jelasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI