Kemendagri Tekankan Satu Narasi Pusat-Daerah

Laporan: Sigit Nuryadin
Kamis, 09 April 2026 | 10:14 WIB
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan. (SinPo.id/Pemkab Demak)
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan. (SinPo.id/Pemkab Demak)

SinPo.id - Kementerian Dalam Negeri menyoroti pentingnya keseragaman pesan antara pemerintah pusat dan daerah di tengah derasnya arus informasi. Penekanan ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan strategi komunikasi pemerintahan dalam negeri yang digelar di Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan komunikasi yang tidak selaras berpotensi memunculkan perbedaan persepsi di masyarakat. Karena itu, Benni menegaskan perlunya integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” kata Benni dalam keterangan resminya dikutip Kamis, 9 April 2026.

Menurut dia,  angle ini menempatkan komunikasi sebagai titik rawan sekaligus kunci keberhasilan kebijakan publik. Dalam situasi di mana informasi menyebar cepat, kata Benni, pemerintah dinilai tidak cukup hanya responsif, tetapi juga harus presisi dalam menyusun pesan.

Benni menilai, fungsi komunikasi kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan memastikan publik memahami substansi kebijakan. “Komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan,” ujarnya.

Benni juga menekankan peran strategis pranata hubungan masyarakat (humas) dalam menjembatani bahasa teknokratis pemerintah agar lebih mudah dipahami masyarakat luas. Menurut Benni, humas pemerintah harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi narasi yang kontekstual.

Melalui Bimtek tersebut, kata Benni, Kemendagri mendorong aparatur pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dalam merancang strategi komunikasi berbasis data dan terintegrasi. 

Dia juga menyebut, upaya ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat,” tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI