Legislator Soroti Hambatan Struktural dalam Industri Perfilman Nasional
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti hambatan struktural yang tengah dihadapi industri perfilman nasional. Hambatan tersebut diantaranya, Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda, ketiadaan insentif promosi pariwisata melalui film oleh Pemerintah, hingga krisis jumlah layar yang dinilai sudah mencapai titik antrian panjang tidak manusiawi bagi para pelaku industri kreatif disektor perfilman.
Menurutnya, skema perpajakan saat ini sangat memberatkan pelaku industri kreatif. Karena, pengenaan PPN di tingkat produksi yang kemudian bertemu lagi dengan pajak di tingkat distribusi/eksibisi menciptakan beban ganda yang menggerus margin keuntungan sineas lokal.
"Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas. Kita butuh reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem kreatif, bukan justru mencekiknya," kata Novita, dalam ksterangan persnya, Rabu, 8 April 2026.
Kemudian pihaknya menyayangkan minimnya dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan industri film dengan sektor pariwisata. Padahal, film merupakan media promosi destinasi daerah yang paling efektif (film-induced tourism).
Oleh sebab itu, Novita mendorong adanya insentif khusus bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah, dengan pemberian bantuan fiskal atau kemudahan perizinan lokasi bagi film yang mempromosikan destinasi wisata prioritas, dan meningkatkan ekonomi lokal di daerah syuting guna memperkuat nation branding Indonesia.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti Isu yang paling menyita perhatian, yakni terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang tidak sebanding dengan pesatnya produktivitas karya anak bangsa. Ia menyebut fenomena antrean panjang pemutaran film di layar lebar sudah berada pada tahap yang merugikan secara ekonomi dan psikis bagi para kreator.
“Banyak film berkualitas yang harus mengantre berbulan-bulan, bahkan bertahun tahun hanya mendapatkan jatah tayang beberapa hari karena harus bergantian dengan film lain. Ini tidak manusiawi bagi produser yang sudah berinvestasi besar," ungkapnya.
"Kita butuh percepatan distribusi layar ke daerah-daerah agar akses menonton tidak hanya terpusat di kota besar. Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa. Jika regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri," kata Novita menambahkan.
