BNPP RI Gelar Monev Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

SinPo.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk meninjau capaian sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan lintas kementerian atau lembaga di perbatasan.

“Forum ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Triwulan I Tahun 2026 bersama kementerian dan lembaga mitra," kata Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, dalam keterangan persnya, Selasa, 7 April 2026.

"Sehingga dapat diketahui progres, kendala, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan,” imbuhnya.

Ia pun memaparkan sejumlah rencana dan usulan kegiatan dari K/L mitra. Salah satunya usulan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui vokasi pengembangan rumput laut di daerah khusus tertinggal dan sangat tertinggal, peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk memperluas akses layanan kesehatan, serta vokasi pengembangan pertanian terintegrasi berbasis pertanian rendah karbon.

Kemudian, terkait dengan fokus kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2026 yang diarahkan pada program swasembada pangan nasional, pengembangan komoditas ekspor strategis, peningkatan produksi susu untuk pangan bergizi, program pekarangan pangan bergizi, serta pengembangan mandiri energi B-50 menuju B-100.

"Usulan peta lokasi kawasan produksi pangan dan energi yang mencakup tanaman pangan seluas 1.349.944 hektare, peternakan 79.108 hektare, serta kelapa sawit 438.762 hektare," ungkapnya.

Sementara pada Kementerian Koperasi terdapat lima rencana aksi pengelolaan PBWN-KP Tahun 2026, namun empat di antaranya masih menunggu konfirmasi dan berada pada tahap persiapan identifikasi koperasi penerima program.

Kegiatan tersebut direncanakan dapat dilaksanakan secara luring maupun daring dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan diproyeksikan mulai berjalan pada Triwulan II Tahun 2026.

“Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas koperasi di kabupaten/kota kawasan perbatasan menjadi kunci agar program ini tepat sasaran,” jelasnya.

Terakhir, pihaknya memaparkan rencana Kementerian UMKM mengenai pemberdayaan usaha, seperti fasilitasi dan pembinaan usaha mikro melalui PLUT-UMKM serta pembiayaan bagi usaha mikro, yang akan dilaksanakan melalui program kemudahan usaha mikro bermitra.

Namun, kata Topri, sebagian besar kegiatan strategis lintas K/L tersebut baru akan terealisasi pada Triwulan II Tahun 2026. Sehingga BNPP RI mendorong perlunya sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala, serta optimalisasi pelaksanaan Monev terpadu lintas K/L sebagai sarana evaluasi bersama dan percepatan realisasi program.

“Kami berharap kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten perbatasan, tetapi benar-benar menjangkau kecamatan bahkan sampai pada wilayah delineasi perbatasan,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya juga mengingatkan pentingnya penyesuaian prioritas program di tengah kebijakan efisiensi anggaran, agar kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan tetap menjadi perhatian utama.

“Kami menyadari bahwa kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab nasional. Namun, pada kesempatan ini kami berharap kawasan perbatasan dapat menjadi fokus, sehingga kemajuan yang dicapai benar-benar signifikan dan mampu mendorong wilayah perbatasan berkembang setara dengan kawasan perkotaan di sekitarnya,” tandasnya.