Wamen UMKM: Kewirausahaan Kunci Keberhasilan Hadapi Puncak Demografi
SinPo.id - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menilai, penguatan kewirausahaan menjadi kunci strategis dalam menghadapi puncak demografi Indonesia pada 2030, sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi ke depan.
"Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi," kata Helvi dalam dialog bertajuk "Menuju Kesejahteraan Antargenerasi" digelar Bappenas di Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Helvi menjelaskan, peran UMKM sangat signifikan dalam perekonomian nasional dengan kontribusi hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Penguatan kewirausahaan juga menjadi pendorong peningkatan pendapatan per kapita nasional, dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.
Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Sebanyak 99 persen UMKM masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal bagi UMKM masih terbatas hanya sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan.
Selain itu, keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan standardisasi menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.
"Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing," ungkapnya.
Helvi menambahkan, penguatan kewirausahaan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045.
Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025, telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja. Target pemenuhan kebutuhan pekerjaan layak tersebut diyakini dapat tercapai apabila rasio kewirausahaan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Untuk mencapai target itu, diperlukan pendekatan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan akses inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta akselerasi transformasi digital. Integrasi program kewirausahaan ke dalam berbagai instrumen kebijakan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan.
"Langkah-langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Helvi menilai, pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Ekosistem kewirausahaan yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai aktor utama.
"Saya berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan menyatukan perspektif dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan manusia Indonesia di era transisi demografi, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha yang tangguh, inovatif, dan berdampak luas," tukasnya.
