Pramono Anung: Tradisi Halalbihalal Perkuat Keberagaman Masyarakat Ibu Kota
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya tradisi halalbihalal sebagai instrumen sosial untuk memperkuat kohesi masyarakat lintas kelompok.
Hal ini Pramono sampaikan saat menghadiri acara halalbihalal Idulfitri 1447 H bersama Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta, Sabtu, 4 April 2026.
Pramono menilai halalbihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan praktik sosial yang memiliki nilai strategis dalam merawat keberagaman di Jakarta.
"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Jakarta menjadi rumah bagi semua golongan, semua agama, dan semua kelompok, yang diperlakukan secara terbuka dan adil,” ujar Pramono dalam keterangan resminya dikutip Minggu, 5 April 2026.
Pramono juga menggarisbawahi peran historis Muhammadiyah dalam membentuk tradisi tersebut. Ia merujuk pada publikasi Suara Muhammadiyah pada 1924 yang menggunakan istilah “Chalal bil Chalal”, yang kemudian berkembang menjadi konsep halalbihalal seperti dikenal saat ini.
“Jika Muhammadiyah tidak memulai tradisi halalbihalal, atau bahkan menganggapnya sebagai bid’ah, tentu kondisi masyarakat kita hari ini akan sangat berbeda,” kata Pramono.
Dia menuturkan, Muhammadiyah justru menempatkan halalbihalal sebagai “sunnah hasanah” atau tradisi baik yang layak dilestarikan.
Dalam perspektif pemerintahan, Pramono melihat nilai halalbihalal sejalan dengan upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang inklusif. Diia menekankan pentingnya ruang dialog dan rekonsiliasi sosial dalam menghadapi dinamika masyarakat perkotaan yang majemuk.
Selain menyoroti aspek kultural, Pramono juga mengaitkan hubungan Pemprov DKI dengan Muhammadiyah dalam konteks kebijakan publik.
Dia menyebut dukungan organisasi tersebut, termasuk dari Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta Ahmad Abubakar, berperan dalam pelaksanaan sejumlah program sosial.
“Saya mendapat dukungan dalam berbagai program, termasuk pemutihan ijazah bagi lebih dari 6.000 warga Jakarta. Program ini tidak akan berjalan tanpa jaringan yang dimiliki Muhammadiyah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi salah satu kunci pembangunan kota.
Dia mencontohkan sejumlah proyek ruang publik seperti taman dan halte yang dibangun melalui partisipasi masyarakat tanpa bergantung pada APBD.
“Ini merupakan hasil dari membangun kepercayaan bersama,” kata Pramono.
Pramono berharap kemitraan antara Pemprov DKI Jakarta dan Muhammadiyah dapat terus diperkuat. Menurut dia, sinergi tersebut penting untuk menopang visi Jakarta sebagai kota yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu menjaga integrasi sosial di tengah perbedaan.
