Komisi VII DPR Rapat Bersama Menpar Bahas Dampak Mudik-Geopolitik terhadap Wisata
SinPo.id - Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Rapat beragendakan pembahasan dampak mudik pada momen Lebaran 2026 serta situasi geopolitik terhadap kondisi pariwisata Indonesia.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa berjuta-juta warga Indonesia melaksanakan mudik Lebaran. Untuk itu, dia pun ingin Menpar menjelaskan perhitungan terhadap mobilitas masyarakat yang berwisata saat lebaran.
"Saya lihat Ibu Menteri juga serius untuk mendatangi tempat-tempat ya di mana orang pulang kampung, kemudian mendatangi tempat-tempat orang berwisata dan seterusnya," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Menurut dia, pihaknya ingin mengetahui upaya Kementerian Pariwisata soal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk menunjang efektivitas dari libur panjang Lebaran tersebut.
Selain itu, kata Saleh, Kementerian Pariwisata juga perlu menghadapi situasi geopolitik yang sekarang sangat mencekam, mengingat negara-negara besar lainnya juga turut terdampak.
"Negara-negara yang selama ini ya dianggap sangat kuat karena jumlah penduduknya besar seperti India, tetapi mereka juga sebetulnya melakukan langkah-langkah yang diperlukan ya dalam rangka mengantisipasi itu," kata dia.
Legislator dari Fraksi PAN itu menyebut negara-negara paling banyak berkunjung ke Indonesia salah satunya adalah dari timur tengah. Dia menilai negara-negara timur tengah sangat meminati wisata di Indonesia karena kekayaan flora dan fauna.
"Mereka sangat banyak berkunjung ke Indonesia. Nah, apabila situasi geopolitik di timur tengah tidak selesai, maka dikhawatirkan mereka nanti juga akan terkendala," katanya.
Untuk itu, Saleh ingin mendalami soal progresivitas capaian-capaian dan program-program yang akan dilakukan Kementerian Pariwisata pada tahun 2026 ini. Paling tidak, Kementerian Pariwisata perlu menyampaikan solusi untuk menghadapi situasi tersebut.
"Kami juga ingin mendengar mungkin kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi agar tingkat kunjungan wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia tidak berkurang," kata dia.
