BKSAP DPR Kutuk Tindakan Militer Israel Terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 01 April 2026 | 11:36 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengutuk tindakan militer Israel yang diduga menjadi penyebab gugurnya riga prajurit TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Ia pun mendesak agar segera dilakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan guna mengungkap fakta serta memastikan para pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum internasional.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat keras bahwa misi perdamaian dunia bukanlah tanpa risiko. Namun hal itu tidak boleh dijadikan pembenaran atas kelalaian atau tindakan yang melanggar hukum internasional dan membahayakan pasukan penjaga perdamaian.

“Setiap prajurit adalah nyawa yang tak tergantikan. Mereka bukan sekadar angka dalam statistik misi perdamaian. Harus ada jaminan perlindungan maksimal serta akuntabilitas tegas atas setiap insiden yang merenggut nyawa mereka,” kata Syahrul, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 1 April 2026.

Ia pun menegaskan bahwa tragedi memilukan tersebut harus menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan, prosedur operasional, serta sistem perlindungan yang diterapkan dalam misi UNIFIL.

“Kita mendukung peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan sistem perlindungan yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara internasional,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, BKSAP DPR mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, untuk meningkatkan koordinasi dengan PBB guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel TNI yang bertugas di luar negeri.

Namun pihaknya juga akan membawa isu ini ke forum Inter-Parliamentary Union (IPU) serta berbagai forum parlemen multilateral lainnya, untuk menggalang dukungan internasional dalam meningkatkan standar keselamatan pasukan perdamaian.

“Kami akan memastikan bahwa isu ini menjadi perhatian dunia. Perlindungan pasukan perdamaian harus menjadi prioritas kolektif global, dan setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas melalui mekanisme hukum internasional,” tuturnya.

Terakhir, Syahrul menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur dan mendukung pemulihan prajurit yang terluka. Ia menilai, pengorbanan prajurit TNI harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan pasukan perdamaian dunia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI