Komisi XIII DPR Beri 3 Skenario Ideal Penanganan Kasus Aktivis KontraS
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus penyiraman asam kuat yang menimpa aktivis KontraS, Andri Yunus.
Sugiat memetakan tiga skenario hukum yang ideal untuk diambil penegak hukum dengan menekankan pentingnya transparansi dan keadilan bagi korban sipil. Skenario terbaik yang bisa diambil adalah melalui jalur pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
"Sesuai arahan Presiden, sebaiknya dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hal ini akan mampu melampaui kesulitan institusional kepolisian untuk menyentuh oknum TNI. Ini adalah skenario paling baik," kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain pembentukan TGPF, Sugiat juga menyodorkan dua opsi lain yang dianggap masih ideal dalam koridor hukum positif di Indonesia. Opsi kedua adalah melalui Peradilan Umum, di mana kepolisian diharapkan konsisten meneruskan penyelidikan hingga ke meja hijau.
"Alasannya jelas, korbannya adalah warga sipil. Polisi harus meneruskan penyelidikan dan segera melimpahkannya ke kejaksaan agar diproses di peradilan umum," ucap dia.
Jika ditemukan adanya keterlibatan unsur militer dan sipil secara bersamaan, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menyarankan opsi ketiga, yakni Peradilan Koneksitas. Menurutnya, skenario ini masih tergolong baik karena memberikan ruang bagi kepolisian untuk tetap bergerak.
"Peradilan koneksitas ini masih bagus, karena polisi tetap melakukan penyelidikan untuk pelaku yang berasal dari sipil, sementara peradilan militer tetap berjalan untuk pelaku dari unsur militer," ucapnya.
Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) III itu memperingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghindari skenario keempat, yaitu menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke Peradilan Militer. Dia menilai opsi ini tidak ideal dan berpotensi memicu gejolak sosial.
"Jika hanya melalui peradilan militer, ini akan berlangsung tertutup. Dugaan saya, akan ada gelombang protes dari masyarakat sipil jika transparansi tidak dikedepankan," tegas Sugiat.
