BGN Tegaskan Anggaran MBG 2026 Sebesar Rp268 Triliun

Laporan: Tio Pirnando
Selasa, 31 Maret 2026 | 13:47 WIB
Kepala BGN Dadan Hindayana (SinPo.id/tim media)
Kepala BGN Dadan Hindayana (SinPo.id/tim media)

SinPo.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut Rp335 triliun. Kucuran dana untuk BGN itu hanya Rp268 triliun. 

"Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun, itu tidak benar," kata Dadan dalam keterangannya, Selasa, 31 Maret 2025. 

Dadan menjelaskan, dana Rp335 triliun yang selama ini diketahui publik, berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

Dadan merincikan, sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program MBG. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. 

Dari Rp249 triliun, sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku. Hal ini akan menguntungkan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan lain-lain. Sedangkan 20 persen lainnya digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan. 

Hingga saat ini, sudah mencapai lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendapatkan penghasilan antara 2,4 juta - 3,2 juta per bulan

"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

BGN juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan relawan yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi MBG, dengan dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan.

Dengan komposisi anggaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN menegaskan bahwa program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja.

"BGN akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia," tukasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI