HUT ke-12, TransJakarta Catat Dampak Ekonomi Besar hingga Rp73,8 Triliun
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti besarnya kontribusi ekonomi layanan TransJakarta yang disebut mencapai Rp73,8 triliun. Ia menilai capaian tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan seiring tingginya ekspektasi publik.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 PT Transportasi Jakarta di Halte TransJakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Maret.
“Dengan capaian tersebut, TransJakarta telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sistem transportasi di Jakarta,” kata Pramono.
Dia mengungkapkan, layanan TransJakarta kini melayani sekitar 1,4 juta penumpang setiap hari. Selain mempermudah mobilitas warga, keberadaan transportasi publik ini juga dinilai berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
Pramono merujuk pada data yang menyebut investasi di sektor transportasi melalui TransJakarta memiliki efek berganda yang signifikan.
“Setiap Rp1 triliun investasi mampu menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp3,2 triliun,” ujarnya.
Menurut dia, capaian tersebut turut mendorong posisi Jakarta dalam penilaian infrastruktur global. Berdasarkan data Time Out 2025, Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia untuk infrastruktur terbaik dan posisi kedua di Asia setelah Singapura.
Namun, dia mengingatkan bahwa pertumbuhan TransJakarta harus dibarengi dengan peningkatan disiplin operasional dan keselamatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan mendukung langkah tegas terhadap pelanggaran di lapangan.
“Momentum ini harus dijaga. Semakin besar TransJakarta, harapan publik pun semakin tinggi,” ucap Pramono.
Dia menegaskan, sanksi akan diberikan kepada operator maupun pramudi yang lalai dalam menjalankan tugas.
“Kami mendukung penindakan tegas, termasuk pemberian sanksi kepada operator maupun pramudi yang lalai,” kata dia.
Pramono juga mengaku telah meminta Direktur Utama TransJakarta untuk mengambil langkah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik tersebut.
