Krisis Energi Menghantui Asia

Sejumlah negara di di kawasan Asia terancam krisis energi sebagai dampak penutupan Selat Hormuz akibat perang Israel-AS vs Iran.

SinPo.id -  Sikap Iran menyerang kapal-kapal yang nekat melintasi selat Hormuz  sebagai langkah sabotase memicu lonjakan harga minyak dan gas global, sekaligus mendorong kenaikan harga berbagai produk turunan energi seperti bensin, avtur, dan bahan bakar industri.

Data perkapalan pada awal bulan lalu sejak konflik bersenjata Israel-Amerika terhadap Iran menunjukkan setidaknya 150 kapal tanker raksasa, termasuk pengangkut minyak mentah dan gas alam cair (LNG), terdampar di perairan terbuka Teluk.  Kemacetan massal ini terjadi menyusul serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026.

Situasi itu telah menjerumuskan kawasan Timur Tengah ke dalam pusaran perang baru yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global. Berdasarkan data pelacakan kapal dari platform MarineTraffic, ratusan kapal tersebut kini hanya bisa berlabuh statis di kedua sisi titik rawan (chokepoint) paling strategis di dunia tersebut.

"Kondisinya benar-benar tak menentu, kapten kapal mutusin buat berhenti dulu daripada ambil risiko kena sasaran rudal," ujar seorang sumber di otoritas pelabuhan regional, dikutip dari Reuters.

Reuters melaporkan, awal Maret lalu mengungkapkan puluhan kapal tanker berkumpul di lepas pantai negara-negara penghasil minyak utama, termasuk Irak, Arab Saudi, serta raksasa LNG, Qatar. Di sisi lain selat, puluhan kapal lainnya juga terlihat diam tak bergerak, menunggu kepastian keamanan untuk melintas.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilewati oleh hampir sepertiga dari total pengiriman minyak dunia lewat laut. Pemblokiran atau penghentian aktivitas di jalur ini secara otomatis memicu kekhawatiran akan meroketnya harga minyak mentah dan kelangkaan gas di pasar internasional.

Para analis energi memperingatkan bahwa jika situasi ini berlangsung lebih dari satu minggu, cadangan energi di negara-negara pengimpor besar seperti China, Jepang, dan beberapa negara Eropa akan mulai menipis. Ketidakpastian ini diperparah dengan status siaga militer di sepanjang pesisir Iran yang membuat perusahaan asuransi perkapalan menarik perlindungan mereka bagi kapal yang melintasi zona tersebut.

Sedangkan data Observatory of Economic Complexity (OEC) dikutip cnbcindonesia.com menyebutkan, banyak negara dalam posisi rawan karena masih sangat bergantung pada impor energi dari negara-negara Teluk.

Sejumlah Negara Ini Merasakan Dampak Energi

Sejumlah negara Asia dinilai paling terdampak akibat sabotase selat Hormuz, tercatat pada 2024 sekitar 21 juta barel minyak per hari melintasi selat itu yang  sekitar empat perlima dikirim ke Asia. Jika jalur vital itu terganggu dampaknya tekanan paling awal dan paling besar langsung dirasakan negara-negara di Asia.

Laporan OEC menyebutkan ketergantungan tinggi di antaranya Pakistan yang menjadi salah satu yang paling rentan, dengan 81 persen impor energinya berasal dari kawasan Teluk Hormuz.  Disusul Jepang sebesar 57 persen, Thailand 56 persen, dan Korea Selatan 55 persen.

Sedangkan Indonesia relatif lebih rendah dibanding banyak negara Asia lain, dengan hanya 15 persen impor energinya yang berasal dari negara-negara Teluk. Meski  Indonesia tetap tidak sepenuhnya aman ketika harga energi global melonjak, dampaknya masih bisa terasa lewat kenaikan biaya impor, tekanan terhadap inflasi, hingga beban subsidi energi.

Keberadaan Indonesia hampir sama dengan China dengan porsi ketergantungannya tidak setinggi beberapa negara Asia lain, atau sekitar 35 persen pasokan energinya masih berasal dari kawasan tersebut. Namun nilai impor energi yang mencapai US$413 miliar pada 2024, gangguan pasokan ini tetap menjadi persoalan serius bagi Beijing.

Dampak lain juga merembet ke sektor transportasi udara di sejumlah negara Asia akibat pasokan avtur yang mengetat dan harganya yang semakin mahal. Akibatnya, pembatalan penerbangan meningkat dan sejumlah penumpang pun terlantar.

Sekretaris Jenderal persatuan bangsa-bangsa atau PBB, Antonio Guterres memperingatkan konflik antara Israel-Amerikan terhadap Iran telah melampaui semua batas, dan sudah di luar kendali.  Antonio menyebut dunia saat ini menghadapi prospek konfrontasi yang jauh lebih luas.

"Lebih dari tiga minggu berlalu, perang ini di luar kendali. Konflik tersebut telah melampaui batas yang bahkan para pemimpin anggap tidak mungkin," kata Guterres, dilansir Anadolu, Kamis, 26 Maret 2026.

Ia mengkhawatirkan perang yang lebih luas menimbulkan gelombang penderitaan manusia yang meningkat serta guncangan ekonomi global yang lebih dalam. “Situasinya sudah terlalu jauh," ujar Antonio menambahkan.

PBB menyerukan penghentian eskalasi militer kepada semua negara yang terlibat, dan mulai melakukan diplomasi untuk kembali mematuhi dan menghormati hukum internasiomal. Termasuk Amerika Serikat dan Israel yang ia sebut sudah saatnya untuk mengakhiri perang. Selain itu PBB juga mendesak Iran mengakhiri serangan terhadap negara-negara Teluk, dengan alasan bahwa mereka bukan pihak dalam konflik tersebut.

Dalam pernyataanya  Antonio menyoroti dampak ekonomi ketegangan di Timur Tengah, terutama terkait dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran akibat serangan Amerika dan Israel. Penutupan selat Hormuz yang berkepanjangan dinilai mencekik pergerakan minyak, gas, dan pupuk pada saat kritis dalam musim tanam global.

Selat Hormuz merupakan jalur penting untuk perdagangan barang dan energi global. Akibat perang, lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz sebagian besar terganggu oleh meningkatnya ketegangan di Teluk. Selat tersebut juga menghubungkan Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, Irak, dan Iran ke pasar global, serta menangani sekitar 25 persen perdagangan minyak global, sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair, dan hampir 30 persen perdagangan pupuk.

Selain perang di Iran, Guterres juga menyoroti operasi militer Israel di Lebanon yang terus menyasar warga sipil, sama seperti yang terjadi di Gaza. "Israel harus menghentikan operasi militer dan serangannya di Lebanon, yang paling berdampak buruk pada warga sipil. Model Gaza tidak boleh ditiru di Lebanon," ujar Antonio menegaskan.

Guterres mengumumkan penunjukan Jean Arnault dari Prancis sebagai utusan pribadinya untuk memimpin upaya PBB dalam konflik. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan.

Ancaman Fiskal dan Pangan Indonesia

Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan mengingatkan dinamika geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap kondisi fiskal dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu ia mengingatkan setiap keputusan diplomatik harus mempertimbangkan risiko ekonomi secara komprehensif.

"Ketika hubungan dengan mitra strategis mengalami gangguan, dampaknya segera terasa pada sektor perdagangan," kata Johan, Rabu, 25 Maret 2026.

Menurut Johan, ketidakstabilan global juga berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya produksi serta menekan produktivitas sektor strategis akibat ketergantungan pada impor bahan baku seperti pupuk dan teknologi. Sedangkan dari sisi moneter ada risiko pelemahan nilai tukar akibat arus modal keluar. “Yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menambah beban anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Johan menjelaskan.

Sedangkan tekanan global juga berimplikasi pada peningkatan subsidi pangan dan energi, yang berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gejolak global, terutama terkait akses impor, distribusi logistik serta fluktuasi harga input produksi.

"Gangguan dalam hubungan internasional dapat berdampak langsung pada akses terhadap impor pangan strategis," katanya.

Dia menilai stabilitas hubungan internasional menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari tekanan ekonomi global.

Dalam jangka panjang, Johan mendorong penguatan produksi domestik, disiplin fiskal serta diversifikasi kerja sama internasional guna meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.

"Dengan pendekatan yang terukur dan seimbang, Indonesia diharapkan mampu menjaga independensi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (*)