Jokowi Minta Jumlah TPAKD Ditingkatkan Lewat 4 Cara Istimewa
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi keberadaan dan kerja keras Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sebagai wadah koordinasi antarinstansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan secara virtual pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2020, Kamis (10/12/2020).
Kepala Negara mengungkapkan, saat ini telah ada 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 TPAKD di level kabupaten/kota.
Presiden meminta agar jumlah tersebut terus ditingkatkan untuk dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota, serta mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.
“Peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Jokowi melalui tayangan kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan (OJK TV), Kamis (10/12/2020).
Selain itu, Presiden menuturkan, perlunya peningkatan jumlah TPAKD ini demi mendorong keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan.
Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh pihak untuk melakukan empat cara extraordinary untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan.
"Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat, dan kepercayaan terhadap industri keuangan," tegasnya.
Ia meyakini, melalui agresifitas ini masyarakat lebih memahami cara memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.
Sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap literasi keuangan, lanjut Presiden, harus terus dilakukan melalui berbagai cara yang inovatif.
"Termasuk cara-cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai dengan karakter kelompok sasaran," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Agar semakin tepat sasaran, Jokowi mengatakan sosialisasi juga perlu melibatkan lembaga pendidikan, hingga lembaga keagamaan.
"Termasuk bekerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh,” imbau Presiden.
Selanjutnya langkah yang kedua, Kepala Negara mengatakan TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha.
"Seperti kelompok-kelompok tani terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus senantiasa diintensifkan.
"Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran,” tegasnya.
Cara ketiga yang menurut Presiden perlu dilakukan ialah perlunya lebih agresif dalam penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan, seperti pendirian Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), pendirian lembaga keuangan mikro, hingga penyediaan agen bank di setiap desa.
"Termasuk juga percepatan untuk penerbitan obligasi daerah, dan upaya lainnya," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Jokowi menegskan, langkah ketiga ini penting dilakukan agar percepatan ini dapat dilakukan. Pasalnya, menurut Presiden akses dan inklusi keuangan tak mampu meningkat bila langkah yang dilakukan tak istimewa.
"Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien,” pesan suami dari Ibu Negara Iriana ini.
Langkah terakhir, Kepala Negara meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang saat ini masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dikembangkan.
Oleh sebab itu, Presiden mengharapkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lainnya harus terus ditingkatkan penyerapannya.
"Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita,” tandas Jokowi.
