MPR Ingatkan Dampak Geopolitik pada Fiskal dan Pangan
SinPo.id - Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan mengingatkan dinamika geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap kondisi fiskal dan ketahanan pangan nasional.
Oleh karenanya, setiap keputusan diplomatik harus mempertimbangkan risiko ekonomi secara komprehensif. Dia menjelaskan gangguan hubungan internasional dapat berdampak pada sektor perdagangan, termasuk potensi penurunan ekspor akibat hambatan tarif maupun nontarif yang berimbas pada penerimaan negara dan stabilitas ekonomi.
"Ketika hubungan dengan mitra strategis mengalami gangguan, dampaknya segera terasa pada sektor perdagangan," kata Johan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Selain itu, ketidakstabilan global juga berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya produksi serta menekan produktivitas sektor strategis akibat ketergantungan pada impor bahan baku seperti pupuk dan teknologi.
Dari sisi moneter, Johan menyoroti risiko pelemahan nilai tukar akibat arus modal keluar, yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah menambah beban anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Legislator dari Fraksi PKS ini menyampaikan tekanan global juga berimplikasi pada peningkatan subsidi pangan dan energi, yang berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Menurut Johan, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gejolak global, terutama terkait akses impor, distribusi logistik serta fluktuasi harga input produksi.
"Gangguan dalam hubungan internasional dapat berdampak langsung pada akses terhadap impor pangan strategis," katanya.
Dia menilai stabilitas hubungan internasional menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari tekanan ekonomi global.
Dalam jangka panjang, Johan mendorong penguatan produksi domestik, disiplin fiskal serta diversifikasi kerja sama internasional guna meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.
"Dengan pendekatan yang terukur dan seimbang, Indonesia diharapkan mampu menjaga independensi nasional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
