Ekonom Saran Kebijakan WFH Dibarengi dengan Pembenahan Transportasi Publik

SinPo.id - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan tidak akan maksimal dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga energi global.

Kebijakan ini akan berhasil bila dibarengi dengan pembenahan transportasi publik. 

"Gagasan bekerja dari rumah satu hari sepekan terdengar praktis untuk menekan konsumsi BBM. Namun jika tidak dibarengi pembenahan transportasi publik dan disiplin mobilitas aparatur negara, kebijakan ini hanya menjadi jeda kecil dalam sistem yang tetap boros energi," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa, 24 Maret 2026. 

Menurut Achmad, kebijakan WFH reguler pasca Lebaran 2026 untuk menekan konsumsi BBM dari mobilitas harian, terdengar masuk akal. Jika satu hari kerja dipindahkan ke rumah, maka perjalanan ke kantor berkurang, konsumsi bensin turun, dan tekanan biaya energi bisa ikut mereda. Di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga minyak, kebijakan seperti ini memang terlihat cepat dan praktis.

"WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional,"ujarnya. 

Achmad mengakui, WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional. Ia hanya menyentuh satu bagian kecil dari masalah, yaitu perjalanan komuter pekerja kantoran. Sementara itu, pemborosan energi di Indonesia jauh lebih besar dan lebih struktural.

Jika pemerintah ingin serius menghemat energi, saran Achmad, maka fokusnya tidak boleh berhenti pada pengurangan perjalanan pegawai ke kantor. Masalah utamanya adalah sistem mobilitas yang masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi publik yang belum memadai, tata kota yang memaksa perjalanan panjang, serta budaya birokrasi yang belum memberi teladan dalam efisiensi energi.

"Selama transportasi publik belum menjadi pilihan utama, selama kendaraan pribadi masih menjadi moda dominan, dan selama logistik serta layanan publik tetap berjalan dengan pola boros energi, maka penghematan dari WFH akan selalu terbatas," ucapnya. 

Dia menerangkan, WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan. Saat ini, terkesan ada kecenderungan melihat WFH sebagai tombol hemat yang bisa langsung ditekan. Hal ini akan berbahaya karena menimbulkan ilusi bahwa negara sudah bertindak cukup jauh. Padahal yang disentuh baru gejala, belum akar persoalan.

"Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. ASN administrasi mungkin bisa, tetapi petugas lapangan, tenaga kesehatan, pekerja transportasi, logistik, manufaktur, dan banyak layanan publik lain tetap harus hadir secara fisik. Artinya, sejak awal dampaknya memang terbatas pada kelompok tertentu," paparnya. 

Selain itu, lanjut dia, penghematan dari berkurangnya perjalanan kantor tidak otomatis berarti penghematan energi nasional secara besar. Sebagian konsumsi hanya berpindah dari kantor ke rumah, seperti listrik, pendingin ruangan, internet, dan perangkat kerja. Jadi yang terjadi bukan penghapusan penuh konsumsi energi, melainkan pergeseran sebagian beban.

Karena itu, bila WFH diperlakukan sebagai solusi utama, kebijakan ini justru berisiko menjadi pengganti yang nyaman bagi reformasi yang lebih penting tetapi lebih sulit dilakukan. Apabila pemerintah sungguh ingin menghemat energi, maka pembenahan transportasi publik harus menjadi inti kebijakan. 

"Kita tidak bisa meminta masyarakat mengurangi konsumsi BBM sambil membiarkan mereka hidup dalam sistem yang memaksa penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi. Penghematan energi tidak cukup dikerjakan dari meja kantor, tetapi harus terlihat di jalan raya, " ungkapnya.

Dia menyampaikan, empat hari setelah WFH, jutaan orang tetap akan kembali ke jalan dengan moda yang sama jika angkutan umum tidak aman, tidak nyaman, tidak terjangkau, dan tidak terintegrasi. Karena itu, kebijakan energi harus bertemu dengan kebijakan transportasi. Penghematan energi tidak cukup dikerjakan dari meja kantor, tetapi harus terlihat di jalan raya.

Dalam konteks ini, negara harus mulai dari dirinya sendiri. Untuk ASN dan pegawai BUMN, sudah saatnya diterapkan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke kantor, terutama di wilayah yang transportasi publiknya sudah tersedia. Bahkan lebih jauh, pemerintah semestinya mewajibkan penggunaan kendaraan publik bagi ASN dan pegawai BUMN pada hari kerja tertentu. Negara harus menjadi teladan, bukan hanya pemberi imbauan.

"Kalau aparatur negara masih datang ke kantor dengan kendaraan pribadi secara massal, maka pesan penghematan energi akan kehilangan wibawa moralnya," kata dia. 

Selain transportasi publik, Achmad menyarankan beberapa langkah yang perlu diperdalam agar WFH tidak menjadi kebijakan simbolik. Antara lain, jam kerja fleksibel perlu diatur untuk mengurai kemacetan pada jam puncak. Digitalisasi layanan publik harus dipercepat agar masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan yang sebenarnya bisa dihindari. Penggunaan kendaraan dinas perlu diperketat agar negara tidak tampak boros di tengah seruan efisiensi. Tata kota juga harus diarahkan agar pusat hunian dan pusat kerja lebih terkoneksi dengan transportasi massal.

Lebih jauh, dia menegaskan, penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja. Artinya, penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja.

Oleh sebab itu, menurut Achmad, kebijakan WFH satu hari sepekan bukan kebijakan yang salah. Ia bisa menjadi langkah cepat dan berguna untuk menekan sebagian konsumsi BBM dari mobilitas harian. Namun  tidak cukup bila berdiri sendiri. 

"Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar berapa hari kita bekerja dari rumah. Persoalannya adalah apakah negara berani mengubah cara masyarakat bergerak. Jika tidak, maka WFH hanya menjadi jeda kecil dalam sistem yang tetap boros energi," tukasnya.