Pemerintah Masih Rumuskan Skema WFH Usai Lebaran 2026, Berlaku Terbatas untuk Sektor Tertentu
SinPo.id - Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.
Menurut Prasetyo, arahan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna. Pemerintah saat ini sedang menyusun sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem kerja.
Ia menegaskan bahwa rencana WFH ini tidak berkaitan dengan isu pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan BBM dalam kondisi aman dan tidak mengalami kendala.
“Ini bukan karena ada masalah pasokan BBM. Kami pastikan pasokan BBM aman. Namun, ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mengoreksi dan memperbaiki sistem kerja agar lebih efisien,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu, 21 Maret 2026.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan WFH selama satu hari dalam satu minggu. Meski demikian, kebijakan tersebut masih dalam tahap penggodokan dan akan segera diumumkan kepada publik setelah finalisasi selesai.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFH nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan diperkirakan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut karena karakter pekerjaannya yang membutuhkan kehadiran langsung.
“Penerapannya akan terbatas pada sektor tertentu. Karena itu, kami masih memerlukan waktu untuk mematangkan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” jelasnya.
