Legislator Dukung Pemerintah Minta Pemda Jaga Stabilitas Harga Pangan
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendukung langkah tegas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah aktif menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga komoditas pangan menjelang Lebaran 2026.
Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, terutama pada periode meningkatnya permintaan menjelang hari raya Idulfitri.
“Kita mendukung ketegasan Kemendagri yang meminta pemerintah daerah aktif menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia hingga Idul Fitri 2026," kata Aher, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 19 Maret 2026.
"Momentum hari besar keagamaan harus menjadi waktu yang tenang bagi masyarakat, bukan justru memicu lonjakan harga,” imbuhnya.
Selain itu, kata Aher, langkah pengawasan yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah praktik spekulasi harga maupun penimbunan bahan pokok yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
“Ketegasan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika ada distributor yang terbukti mempermainkan harga bahan pokok, maka sanksi tegas perlu diterapkan agar tidak merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Meski demikian, DPR mencatat secara umum harga pangan saat ini dinilai lebih terkendali dan relatif lebih terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, pengawasan tetap perlu diperkuat agar tidak muncul anomali harga menjelang puncak konsumsi masyarakat. Sehingg perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar stabilitas harga pangan tetap terjaga.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku distribusi pangan akan memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang," ungkapnya.
"Kita berharap langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat menjaga keterjangkauan harga pangan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi praktik perdagangan yang tidak sehat,” kata Aher menambahkan.
Sebelumnya, pemerintah menginstruksikan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk proaktif memantau kondisi pasar, termasuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar.
Tak hanya itu, Pemerintah daerah juga diminta tidak ragu mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin usaha distributor yang terbukti mempermainkan harga atau melakukan praktik yang merugikan masyarakat.
