Legislator Sebut Desain Kebijakan WFH untuk Efisiensi BBM Harus Jelas dan Terukur
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengapresiasi usulan agar ASN bekerja dari rumah atau WFH sebagai upaya efisiensi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
Namun menurutnya, pemerintah perlu membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur apabila nantinya diterapkan, agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal, meski diterapkan WFH.
"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," kata Bey, dalam keterangan persnya, Selasa, 17 Maret 2026.
Selain itu, Pemerintah juga dinilai perlu menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH. Sebab, jumlah PNS yang ada saat ini cukup besar.
"Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," tandasnya.
