DPR Soal Wacana Kebijakan WFH: Bisa Jadi Solusi Jangka Pendek Hadapi Tekanan Energi

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 17 Maret 2026 | 07:18 WIB
Suasana lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Agus Priatna/SinPo.id)
Suasana lalu lintas di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Agus Priatna/SinPo.id)

SinPo.id -  Anggota DPR RI, Nevi Zuairina, mengatakan wacana kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat BBM bisa menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional. Terlebih sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. 

Sehingga apabila kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan. Karena pengurangan mobilitas kendaraan dapat menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global," kata Nevi, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 17 Maret 2026.

"Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional," imbuhnya.

Namun, pihaknya juga mengingatkan bahwa tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.

Oleh sebab itu, Nevi meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata. Ia pum menegaskan pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

Lebih lanjut, pemerintah juga oerlu meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI