DPR Minta Pemerintah Buat Kebijakan Bansos Produktif bagi UMKM
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah agar dapat membuat kebijakan untuk bantuan sosial produktif bagi keberlangsungan UMKM, di tengah dinamika geopolitik global.
Namun, kebijakan tersebut dapat dibuat apabila pemerintah dapat melakukan penajaman terhadap program prioritas yang dianggap tidak terlalu mendesak.
"Dalam kondisi seperti ini, kalau sudah itu semua dilakukan oleh pemerintah, sudah punya cadangan yang cukup, maka pemerintah hendaknya bisa membuat kebijakan untuk bantuan sosial produktif untuk UMKM kita," kata Said, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurutnya, usaha mikro merupakan kelompok paling rentan yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah agar dapat menghadapi gejolak ekonomi dunia.
"Dari 43,9 juta UMKM itu, sekitar 90 persen mikro, maka yang mikro inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah. Yang modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau itu setiap UMKM, setiap usaha mikro dapat 3 juta saja, maka sektor real relatif akan bergerak pulih," tegasnya.
Diketahui, memanasnya ketegangan di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Israel-Amerika Serikat terhadap Iran telah memunculkan efek menular terhadap perkenomian dunia, termasuk Indonesia. Sehingga perlu ada kebijakan untuk menekan dampak dari dinamika geopolitik global.
