Mahfud MD Minta Penjelasan Instruksi Siaga 1 TNI

SinPo.id -  Pakar hukum tata negara Mahfud MD mempertanyakan instruksi Siaga 1 yang dikeluarkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. 

Mahfud menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan di balik kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam video yang diunggah di akun Instagram analis komunikasi politik Hendri Satrio. Dalam video tersebut, Mahfud mengaku belum mengetahui alasan yang membuat Indonesia harus berada dalam kondisi Siaga 1.

“Sekarang Siaga 1, saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan kita harus bersiaga 1,” kata Mahfud dalam video tersebut, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurut Mahfud, perlu ada penjelasan apakah status tersebut berkaitan dengan dampak konflik di Timur Tengah, seperti perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, atau justru dipicu oleh persoalan di dalam negeri.

“Apakah imbas dari perang Iran, Amerika, Israel, sehingga ada dominonya di sini atau internal kita, ekonomi kita guncang sehingga akan menyebabkan rakyat mungkin akan menghadapi masalah-masalah?” tutur Mahfud. 

Mahfud kemudian menjelaskan bahwa status Siaga 1 menandakan kondisi kewaspadaan tertinggi, ketika seluruh unsur negara harus siap menghadapi potensi ancaman.

“Kalau siaga 1 itu artinya negara harus siap, waspada, bekerja penuh 24 jam terhadap ancaman yang akan datang,” ujar Mahfud. 

Mahfud membandingkan dengan tingkat kewaspadaan lain. Menurut Mahfud, pada Siaga 2 sebagian aparat bersiaga penuh sementara sebagian lainnya menjalankan tugas normal. Adapun pada Siaga 3, aktivitas berjalan normal dengan standar minimal.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan kekhawatirannya bukan semata pada status Siaga 1 itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan tujuan dari kebijakan tersebut.

“Saya agak khawatir ada apa sih dengan Siaga 1 itu, karena kita kan tidak tahu kalau ada apa-apa,” ucap Mahfud. 

Menanggapi pernyataan tersebut, Hendri Satrio menilai situasi ini menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi publik pemerintah.

“Itulah darurat komunikasi hari ini. Kita mesti dijelaskan sama pemerintah, ini ada apa sebetulnya,” kata Hendri.

Hendri sependapat, penjelasan pemerintah diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai persepsi liar di tengah masyarakat.

Hendri juga mengapresiasi rencana Presiden yang akan menyampaikan taklimat kepada publik. 

"Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus menenangkan masyarakat," tandas Hendri.