Home /

BGN Resmi Pecat Kepala SPPG Lampung Timur

Laporan: Tio Pirnando
Jumat, 06 Maret 2026 | 22:23 WIB
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang (SinPo.id/ Dok. BGN)
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang (SinPo.id/ Dok. BGN)

SinPo.id - Badan Gizi Nasional (BGN)  memberhentikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Kesuma, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga terlibat kasus pencabulan anak. Keputusan ini diambil setelah BGN menerima laporan resmi terkait peristiwa tersebut dan memastikan bahwa yang bersangkutan telah diamankan oleh aparat kepolisian.

"Begitu kami menerima laporan dan memastikan bahwa pelaku telah diamankan oleh kepolisian, BGN langsung memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala SPPG," kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, Jumat, 6 Maret 2026.

Nanik memastikan, BGN tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun kejahatan terhadap anak. Terlebih jika dilakukan oleh individu yang terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan publik.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai integritas dan tanggung jawab moral yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana program pemerintah.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan mencederai nilai kemanusiaan," ujarnya.

BGN, lanjut Nanik, juga mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum agar dapat diproses secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BGN menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kami berharap kasus ini dapat diproses secara tuntas sehingga memberikan keadilan bagi korban dan menjadi pembelajaran serius bagi seluruh pihak," kata Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menyampaikan bahwa BGN akan melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme seleksi dan pengawasan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.

"Kejadian ini menjadi momentum evaluasi bagi kami untuk memperkuat proses seleksi, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh pelaksana program di lapangan agar standar integritas, moralitas, dan profesionalisme tetap terjaga," tegasnya.

TAG:
BERITALAINNYA
BERITATERKINI