Optimalkan Penyerapan KUR UMKM, DPR Tekankan Perlunya Peran Aktif Pemda
SinPo.id - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam optimalisasi penyerapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat dimanfaatkan lebih luas oleh pelaku UMKM.
Menurutnya, alokasi dana KUR yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp300 triliun pada tahun 2026 perlu dikelola dengan lebih baik agar dapat menjangkau lebih banyak penerima baru.
“Kami ingin agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi di masa yang akan datang," kata Saleh, dalam keterangan persnya, Jumat, 6 Maret 2026.
"Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru," imbuhnya.
Sehingg pemerintah daerah harus berperan aktif dalam melakukan rekrutmen calon penerima KUR secara sistematis, misalnya melalui koordinasi dengan camat dan lurah.
Sehingga nantinya, para pelaku UMKM dapat diminta mengajukan proposal usaha yang kemudian diseleksi dan diperbaiki sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
“Para pebisnis atau pengusaha UMKM kita itu nanti diminta untuk mengajukan proposal, kemudian disaring dulu proposalnya, kalau dianggap masih kurang baik proposalnya mereka perbaiki," ungkapnya.
"Kalau dianggap misalnya kurang tepat mereka memberikan edukasi dan seterusnya sehingga proposal-proposal yang sudah terkumpul itu secara kolektif dibawa ke pemerintah dalam hal ini Kementerian UMKM di Jakarta,” kata Saleh menambahkan.
Pihaknya menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar program KUR semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih, penyerapan KUR selama ini tergolong tinggi karena kebutuhan pembiayaan UMKM terus meningkat setiap tahun.
