Home /

Tekan Angka PHK, Legislator Dorong Kolaborasi Kementerian dan Pemda

Laporan: Galuh Ratnatika
Jumat, 06 Maret 2026 | 15:28 WIB
Ilustrasi suara penolakan pemutusan hubungan kerja. (SinPo.id/dok. KPI)
Ilustrasi suara penolakan pemutusan hubungan kerja. (SinPo.id/dok. KPI)

SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka mencegah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari ketidakpastian situasi geopolitik.

“Agar bagaimana melakukan langkah-langkah kebijakan Plan A, B, C meminimalisir efek daripada ketidakpastian global tersebut,” kata Erna, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 6 Maret 2026.

Sehingga ia mendorong Pemda untuk memberikan insentif, khususnya ke sektor pertanian dan perkebunan, guna mendukung adanya bahan baku lokal bagi industri makanan dan minuman ini, agar industri dapat terus berjalan. Sehingga meminimalisir angka PHK.

Diketahui, konflik di wilayah Iran dan Timur Tengah berpotensi menghambat pasokan dan menaikkan biaya logistik bahan baku industri makanan dan minuman di Indonesia, terutama yang diimpor dari wilayah tersebut.

Adapun dampak utama terhadap industri makanan dan minuman adalah mulai dari bahan baku impor, seperti kakao dan olahannya, produk olahan dari serealia, tepung, atau pati, serta produk turunan susu berisiko mengalami gangguan pasokan. 

TAG:
BERITALAINNYA
BERITATERKINI