Gelar Rapimnas, IKA PMII Rumuskan Strategi Kawal Agenda Kebangsaan
SinPo.id - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026, dalam rangka merumuskan langkah strategis organisasi dalam mengawal agenda kebangsaan. Karena, alumni PMII yang tersebar di berbagai sektor, harus mampu menjadi kekuatan intelektual sekaligus moral dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang berdaya, berkeadilan, dan berkontribusi aktif di kancah global.
"IKA PMII memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjaga arah perjalanan bangsa. Melalui Rapimnas ini, kami ingin memastikan bahwa alumni PMII tetap menjadi bagian dari solusi bagi berbagai tantangan bangsa," ujar Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi dalam Rapimnas di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, dikutip Jumat, 6 Maret 2026.
Fathan menekankan komitmen organisasi untuk berkontribusi dalam isu-isu strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Setelah memperkuat alumni, langkah berikutnya adalah berkontribusi di level global—bagaimana ekonomi kita, pangan kita. Wamenkeu akan memberikan insight mengenai situasi di tengah gejolak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini," kata Fathan.
Sementara itu, Ketua Panitia Rapimnas, M. Rodli Kaelani alias Odie, menjelaskan, forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan proyeksi organisasi untuk empat tahun ke depan.
"Forum ini menjadi awalan yang strategis untuk evaluasi, sekaligus menilai sejauh mana progres organisasi berjalan dan proyeksi apa yang harus dilakukan dalam kurun empat tahun ke depan," ujar Odie.
Rapimnas turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidium KAHMI Rifqinizamy Karsayuda, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Prof. Suyitno, serta Ketua Fraksi PKB MPR Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Dalam paparannya, Wamen Keuangan Juda Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil—termasuk kalangan alumni perguruan tinggi—dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan tatanan ekonomi dunia.
