Pengamat: Partisipasi Indonesia di Board of Peace Kebijakan Luar Negeri Strategis
SinPo.id - Pengamat hubungan internasional, Subhan Yusuf, menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan mandat Konstitusi untuk aktif dalam usaha perdamaian dunia. Menurutnya, BOP memiliki pendekatan mirip Marshall Plan pasca Perang Dunia Kedua, yakni fokus pada pembangunan kembali wilayah setelah konflik. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai memiliki peran penting untuk memastikan tujuan tersebut juga menguntungkan Palestina.
“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam addressing the elephant in the room, di tengah masalah nyata seperti diplomasi yang terhambat serta sikap abai pemimpin kawasan yang terjebak dalam fear factor,” ujar Subhan, alumni Universitas Civitas, Warsawa, Polandia.
Ia menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BOP tidak berarti menjadi sekutu subordinatif Amerika Serikat, melainkan mitra strategis untuk perdamaian Timur Tengah. “Dalam dinamika hubungan internasional, itu dapat dibaca sebagai partisipasi berbasis isu strategis, bukan aliansi tanpa dasar,” jelasnya.
Subhan juga menekankan bahwa BOP bukanlah pakta militer seperti NATO. Karena itu, Indonesia tidak dapat dikaitkan dengan tindakan militer negara lain, termasuk serangan AS terhadap Iran. “Indonesia sebagai anggota BOP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, meski secara normatif ada ruang komunikasi konsultatif,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menilai langkah Presiden Prabowo dalam BOP berada di jalur diplomasi yang tepat. Di tengah minimnya terobosan dari pemimpin kawasan Timur Tengah maupun negara Islam untuk menyelesaikan konflik Palestina, partisipasi Indonesia dianggap memperkuat citra positif di mata publik global.
“Saya melihat Presiden Prabowo sejauh ini melangkah dalam koridor diplomasi internasional yang legitimate, dan berdampak positif bagi citra Indonesia serta nilai-nilai ke-Indonesia-an,” pungkas Subhan.
