Legislator Minta Pemerintah Segera Ambil Langkah Konkret Lindungi Puluhan Ribu Jamaah Umrah
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang tertahan akibat penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan di Timur Tengah.
Menurutnya, pemerintah harus merespons secara cepat dan terkoordinasi dampak dari eskalasi konflik antara Israel-AS dengan Iran, guna memastikan keamanan serta kepastian logistik bagi para jemaah.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” kata Abidin, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 4 Maret 2026.
Ia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema mitigasi yang komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan terus memburuk. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.
Selain itu, Abidin mengimbau jemaah serta pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri RI.
Sementara Komisi VIII DPR akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jamaah umrah secara maksimal, agar dapat kembali ke tanah air dengan aman.
“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” katanya menambahkan.
