Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Punya Langkah Konkret Amankan Jemaah WNI
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret guna melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang tertahan di berbagai bandara akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel vs Iran.
Abidin menyebut penutupan wilayah udara Timur Tengah pascaserangan tersebut telah menyebabkan penundaan penerbangan massal. Termasuk, meninggalkan jemaah dalam kondisi rentan tanpa kepastian logistik dan pemulangan.
"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif agar pemetaan dan data jamaah yang terdampak agar segera menyediakan akomodasi darurat dan bantuan logistik." kata Abidin di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurut dia, pemerintah bisa mengambil langkah untuk mencari rute alternatif dan skema evaluasi bertahap jika situasi perang tersebut mengalami eskalasi, hingga membahayakan WNI kawasan itu.
Abidin menekankan bahwa perlindungan WNI adalah prioritas utama negara, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal dan mengikuti secara seksama perkembangan perang yang berkecamuk di timur tengah.
Pemerintah juga harus memastikan keselamatan jamaah umrah hingga bisa kembali dengan aman ke Tanah Air. "Pemerintah harus hadir penuh, jangan biarkan jamaah terlantar serta menghimbau jamaah pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang patuhi instruksi KBRI Kementerian Luar Negeri RI," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memantau secara ketat kondisi jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi menyusul eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju negara tersebut.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 orang peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
Pemerintah memastikan jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat.
