DPR: Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Penutupan Selat Hormuz
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia, meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz bagi Indonesia, akibat memanasnya ketegangan di Timur Tengah.
Pasalnya, penutupan Selat Hormuz dan pembatasan kapal komersial di kawasan tersebut, berpotensi mengganggu jalur perdagangan global sekaligus memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.
“Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional,” kata Chusnunia, dalam keterangan persnya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurutny, situasi tersebut juga berdampak kepada para pelaku usaha lantaran berpotensi meningkatkan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik.
“Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat terlebih Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya," ungkapnya.
Selain itu, penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan, dan kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan.
Kemudian, dampak negatif dari gangguan pasokan energi dan logistik dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan mandiri.
"Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan industri substitusi impor,” tandasnya.
