Legislator PAN Ingatkan Dunia Tak Boleh Membiarkan Krisis Timur Tengah
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mengingatkan konflik bersenjata antarnegara, khususnya serangan gabungan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran historisnya selalu meninggalkan dampak kemanusiaan yang mendalam.
Mulai dari jatuhnya korban sipil, krisis pengungsi, hingga rusaknya infrastruktur sosial yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
"Kita harus mengingat bahwa setiap hari perang berarti kehilangan harapan, nyawa, dan masa depan. Dunia harus kembali pada diplomasi, bukan konfrontasi," kata Okta dalam keterangannya, Jakarta, Minggu 1 Maret 2026.
Operasi militer gabungan AS dan Israel yang menamakan serangan sebagai Operation Epic Fury, menargetkan berbagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis di beberapa kota Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan dilaporkan mengenai sejumlah lokasi penting dan sejumlah pejabat militer tinggi Iran, menandai fase baru dalam ketegangan antara kedua belah pihak.
Menjawab serangan tersebut, Iran menyatakan akan memberikan respons 'tegas' dan langsung melancarkan serangan balasan dengan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara sekitar Teluk.
Serangan balasan ini telah menimbulkan ledakan di beberapa lokasi di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, serta memaksa penutupan ruang udara di berbagai negara akibat risiko keselamatan penerbangan.
Dalam situasi yang masih berkembang pesat ini, Okta menyatakan bahwa dunia internasional tidak boleh kehilangan fokus pada dampak kemanusiaan, diplomatik, dan ekonomi dari konflik yang berpotensi terus meluas.
"Ini bukan sekadar konfrontasi antara negara-negara besar. Ini adalah krisis yang memengaruhi kehidupan jutaan orang warga sipil tak berdosa yang berada di wilayah konflik, perekonomian global yang bergantung pada stabilitas energi, serta masa depan perdamaian internasional," ujarnya.
Legislator dari Fraksi PAN itu meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia untuk memaksimalkan seluruh upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya yang berada di kawasan terdampak.
"Kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keselamatan setiap WNI. Pemerintah harus memastikan jalur komunikasi yang efektif, pembaruan data yang akurat, dan kesiapan langkah darurat termasuk evakuasi apabila situasi semakin memburuk," tegasnya.
Okta juga menegaskan dukungannya terhadap potensi langkah diplomasi aktif Indonesia untuk mendorong de-eskalasi melalui jalur dialog.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai mediator, karena menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak termasuk Iran, AS, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.
"Politik luar negeri kita yang Bebas dan Aktif memberi Indonesia legitimasi untuk mendorong perdamaian. Kita memiliki peluang untuk menjadi mediator melalui kedekatan kita dengan negara-negara yang terlibat dan terdampak dalam konflik ini. Selain itu ini menjadi tanggung jawab moral untuk kita lebih aktif dalam situasi yang sangat genting ini," kata dia.
Di samping dari itu, Okta menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer besar di kawasan Timur Tengah yang telah meluas menjadi konflik terbuka. Dia menyebut perkembangan terkini bukan hanya menyulut ketegangan regional, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan global.
