Pimpinan MPR Sebut Pengembangan Industri Karbon RI Sudah di Jalur Tepat
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut progres pengembangan indusri karbon nasional sudah berada di jalur yang tepat atau 'on the right track'.
Demikian disampaikan Eddy setelah menghadiri dan memberikan masukan pada Rakor Terbatas Komite Pengarah (Komrah) Ekonomi Karbon, yang dipimpin langsung Menko Pangan, Zulkifli Hasan.
"Kami sungguh mengapresiasi kepemimpinan Pak Menko Pangan yang langsung 'berlari kencang' menindak lanjuti Perpres 110 tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dengan menkoordinasikan segenap kementerian dan lembaga dan mengurai berbagai hambatan di dalam proses pembentukan sektor ekonomi karbon," kata Eddy dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.
Lebih lanjut, Eddy mengatakan saat ini sudah banyak proyek karbon yang bersiap untuk diluncurkan. Namun, prosesnya menunggu pembentukan ekosistem perdagangan karbon yang saat ini sedang dikoordinasikan.
"Para pemangku kebijakan di antaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK saat ini terus mempersiapkan sistem pencatatan yang dikenal dengan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK)," kata Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan dari perspektif kebijakan publik dan investasi, fase persiapan ini harus dipandang sebagai fase menjaga momentum. Banyak proyek karbon telah memulai persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan.
Oleh karena itu, kata Eddy, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian bahwa proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.
"Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius membangun 'low carbon economy', sekaligus memberi ruang bagi industri domestik untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin rendah karbon," katanya.
Mengenai progres pengembangan SRUK, Eddy menegaskan bahwa ini bukan sekadar sistem pencatatan, tetapi fondasi kepercayaan pasar. Menurutnya, ekonomi karbon bertumpu pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan.
"Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus mentaati standar internasional, sehingga kredibilitas pasar karbon Indonesia diakui secara global," kata Eddy.
"Lebih dari itu semua, sistem ini perlu dibangun dengan tata kelola yang kuat, keamanan yang andal, serta kesiapan untuk berinteraksi dengan ekosistem internasional. Kepercayaan terhadap sistem akan menentukan kepercayaan terhadap pasar," timpalnya.
Legislator dari Fraksi PAN itu optimistis melalui kekompakan yang terjalin dari segenap pemangku kebijakan lintas kementrian dan lembaga di bawah kepemimpinan Menko Pangan, Indonesia akan memiliki industri karbon yang kuat dan kredibel.
"Dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi negara dari udara yang bersih dan hutan yang sehat," tegasnya.
