PKS Desak Pemerintah Segera Tunjuk Menteri KKP Definitif
sinpo, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar pemerintah segera menunjuk Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) definitif menyusul ditetapkannya Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, tragedi di KKP harus menjadi catatan serius bagi jajaran kabinet Presiden Joko Widodo.
"Dunia kelautan dan perikanan berduka atas tragedi OTT Menteri KP oleh KPK, ini menjadi warning bagi semua pejabat jangan bermain dengan amanah melayani nelayan," kata Riyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Riyono menyayangkan langkah Presiden menunjuk menteri ad interim Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini juga tengah diwakilkan posisinya untuk sementara waktu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurutnya, penunjukan ini kurang tepat karena beberapa hal.
Pertama dari sisi manajemen pemerintahan. Presiden sebetulnya punya hak prerogatif untuk segera menunjuk pengganti posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.
"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," tutur dia.
Kedua, kondisi ini dinilai menggangu kinerja Menteri Pertanian yang sudah dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober - Maret ini.
"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing dikawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera," papar Riyono.
Poros Maritim Dunia yang digaungkan oleh Jokowi di era pertama menurutnya saat ini nyaris tidak terdengar.
Bagi Riyono, percepatan penunjukan Menteri KKP harusnya bisa dilakukan agar fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.
"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50% penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tutupnya.
