Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Menyikapi AS Soal Tarif Panel Surya

Laporan: Juven Martua Sitompul
Sabtu, 28 Februari 2026 | 11:13 WIB
Ilustrasi. Rapat Paripurna DPR RI. (Ashar/SinPo.id)
Ilustrasi. Rapat Paripurna DPR RI. (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah bersikap tegas dalam merespons kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor sementara hingga 143 persen untuk produk panel surya dari Indonesia.

Pemerintah perlu bersikap karena menyangkut wibawa Indonesia di mata dunia. Sehingga, tidak boleh membiarkan seolah-olah dapat ditekan dalam perdagangan internasional.

"Saya kira wibawa bangsa tentu sangat dipertaruhkan kalau AS seolah menjadikan setiap produk sel dan panel surya kita seperti itu," kata Rivqy saat dikonfirmasi Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.

Dia menyarankan agar Indonesia dapat mencari pasar selain AS. Terlebih, Indonesia memiliki kapasitas dan daya saing untuk berdikari tanpa harus bergantung pada satu pasar tertentu.

Selain itu, Rivqy menyarankan pemerintah mulai mengupayakan diplomasi perdagangan secara aktif, termasuk membuka pasar baru potensial untuk panel surya di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.

Dia menyampaikan saran tersebut karena memandang diversifikasi pasar ekspor sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

"Jadi, saya minta pemerintah tegas dalam hal ini. Wibawa bangsa di atas segalanya. Tidak ada negara mana pun yang bisa menekan Indonesia karena kita sangat bisa berdikari," katanya.

Dia juga mengatakan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kebijakan perdagangan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan industri dalam negeri, serta memastikan perlindungan terhadap produk strategis nasional, termasuk sektor energi baru dan terbarukan.

Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengumumkan tarif sementara dalam rentang 86-143 persen untuk produk panel surya Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan produk panel surya Indonesia tidak dikenakan tarif sebesar itu. Pada kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah siap membela industri panel surya dalam negeri.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI