Pimpinan MPR Kecam Dubes AS Soal Perluasan Wilayah Kekuasaan Israel
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik kecaman Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee yang mendukung Israel melakukan perluasan wilayah penguasaan.
Pernyataan Huckabee soal penguasaan Israel hingga ke batas antara Sungai Nil hingga ke Eufrat, mengartikan penguasaan Israel bukan hanya Palestina, tapi juga meluas ke negara-negara Timur Tengah lain meliputi sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, dan seluruh kawasan Suriah, Yordania dan Lebanon.
"Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC (organisasi Kerja Sama negara-negara Teluk)," kata HNW di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
HNW mengatakan eksistensi OKI bisa menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya termasuk Palestina dari ekspansionisme dan penjajahan Israel.
Selain itu, Legislator dari Fraksi PKS ini menilai pernyataan Dubes AS tersebut juga jelas bertentangan dengan upaya 'perdamaian' yang sedang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump melalui Board of Peace (BoP). Menurut dia, negara-negara OKI yang menjadi anggota BoP harus meminta klarifikasi terkait hal itu kepada Trump.
"Bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka Dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan Dubesnya, dan potensial menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri yakni untuk akhiri perang dan hadirkan perdamaian," katanya.
HNW khawatir pernyataan provokatif yang dibiarkan akan terus menimbulkan kondisi Timur Tengah yang semakin panas dan jauh dari perdamaian. Agenda wujudkan klaim Israel Raya sebagaimana disebut Dubes AS itu, menurut dia, sudah lama dikritisi dan diingatkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di Gaza/Palestina.
Dia pun mendesak bila pernyataan Dubes AS itu tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan pimpinan Ormas Islam dan para mantan Menlu/Wamenlu, penting dipertimbangkan untuk dilaksanakan.
"Karena pernyataan itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulangkali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono, yang tetap membela Palestina," katanya.
